PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

PENGUMUMAN

UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

Waktu Ujian: Sabtu, 23 Maret 2013

Mulai Pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA sd. Selesai

Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari  2013

Mulai Pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat

Masyarakat Bisa Bayar PBB Pakai SPPT Lama

Medan. Masyarakat Kota Medan bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) walau hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak tertagih (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan.
Masyarakat diminta tidak usah khawatir, karena pembayaran PBB dengan
SPPT yang lama itu tetap menggunakan tarif baru berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2012.

Presiden teken PP soal ketentuan pajak

PP Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 29 Desember 2011 lalu telah menandatangani  Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewaijan Perpajakan.

PP yang terdiri atas 66 pasal itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan. PP ini juga merupakan pengganti dari PP Nom 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

(WP) Dapat Pembebasan PPh, Asal...

JAKARTA - Wajib pajak (WP) dapat mengajukan permohonan pembebasan, pemotongan, dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak lain ke Ditjen Pajak. Kemudahan tersebut diberikan Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak  yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena tiga hal.

Yang pertama, mengalami kerugian fiskal karena Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial atau Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur).

Kedua, berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, yaitu dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak, dan 

ketiga Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.

"Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011," ungkap Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M. Iqbal Alamsyah dalam keterangan tertulisnya yang diterima okezone di Jakarta, Senin (24/1/2011).

Selain itu, Peraturan Dirjen Pajak ini merupakan pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yang baru saja diterbitkan oleh Pemerintah.(adn)

selengkapnya klik peraturannya disini>>

PERATURAN : PERPAJAKAN

PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, ditetapkan untuk : 
selengkapnya klik disisi>>

PERATURAN : PERPAJAKAN

Peraturan  Menkeu Nomor 48/PMK.010/2011   tanggal   16 Maret 2011,

tntang  Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua.

PERATURAN : PERPAJAKAN (terbaru)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.03/2011   tanggal   4 April 2011, tentang PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN silahkan baca selengkapnya >>disini

PERATURAN : PERPAJAKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 183/PMK.05/2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak..selengkapnya klik >>disini 

PERATURAN : PERPAJAKAN (terbaru)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-5/PJ/2011

Tata Cara Pengajuan Dan Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Seharusnya Tidak Terutang Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri

baca selengkapnya >>disini

PERATURAN : PERPAJAKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 183/PMK.05/2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak  Baca Selengkapnya>>>

PERATURAN : PERPAJAKAN

 TELAH TERBIT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-6/PJ/2011  tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto...

baca selengkapnya>>>