2. SUAMI.
Kewajiban Suami:
à Pasal 105 KUH Perdata mengatakan bahwa suami wajib mmberi bantuan kepada istrinya untuk meghadap pengadilan,mengurus harta kekayaan pribadi istrinya sebagai seorang bapak rumah yang baikm(een als goed huisvader)dan wajib bertanggung jawab terhadap pengurusan harta istrinya tersebut. Suami harus mendapat izin istrinya untuk memindahkan atau membebani harta yang tidak bergerak milik istrinya.
à Suami wajib menerimaistrinya dirumahnya dan memberikan nafkah sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya(pasal 107 KUH.Perdata).
Akibat yang timbul dari kekuasaan suami (maritale macht).
KUH.Perdata memandang perkawinan dari hubungan perdatanya saja (Pasal 26 KUH.Perdata), dengan demikian perkawinan merupakan suatu perkumpulan (echt vereniging) dan suami ditetapkan sebagai kepala atau pengurusnya.
Kekuasaaan suami sebagai kepala dan pengurus rumah tangga disebut Maritele macht (kekuasaan suami).
Kekuasaan suami (Maritele macht) mengakibatkan hal-hal sebagi berikut :
Sebagai kepala rumah tangga suami berhak mengurus harta bersama,dapat menjual,memindah tangankan atau membebani tampa campur tangan istrinya (pasal 124 KUH.Perdata).
Berhak mengurus harta pribadi istrinya dan memberi bantuan untuk menghadap pengadilan (pasal 105 KUH.Perdata).
Istri patuh dan tunduk kepada suami serta mengikuti suami dimana yang dirasakannya baik (106 KUH.Perdata).
Tindakan istri untuk mengjhibahkan,memindahkan, memperolehnya baik dengan cuma-Cuma maupun atas beban harus dengan izin tertiulis atau bantuan dalam akta dari suaminya. Begitu pula untuk menerima pembayaran atau memberi perlunasan terhadap suatu perjanjian yang dibuat istri walaupun telah dikuasakan oleh suaminya harus mendapat izin yang tegas dari suaminya,(Pasal 108 KUH.Perdata).
Suami menentukan tempat tinggal keluarganya(pasal 21 KUH.Perdata).
Suami memangku kekuasaan orang tua/ouderlijke macht (pasal 300 KUH.Perdata).
Istri menjadi tidak cakap (pasal 1330 KUH.Perdata).
Kekeluargaan memakai nama keturunan suami.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang dikeluarkan tanggal 5 September 1963 no.1115/p/3292/ M/1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagi Undang-undang maka sebagai konsekuensinya menganggap tidak berlaku lagi 8 buah pasal dalam B.W.(KUH.Perdata) antara lain :
1. Pasal 108 dan 110 KUH. Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk mengahadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan antara semua warga Negara Indonesia.
2. Pasal 284 ayat 3 KUH.Perdata mengenai pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli,dan seterusnya.
Dengan demikian sejak dikelurkannya Surat Edaran Makamah Agung tersebut, maka istri cakap melakukan melakukan tindakan hukum sepenuhnya baik mengenai harta pribadi atau harta bersama maupun untuk menghadap dimuka pengadilan.
Kita lihat Surat tersebut tidak menyinggung tentang masalah Maritele macht yang azasnya tercantum dalam pasal 105 dan 106 KUH.Perdata, dengan demikian Maritele macht itu tetap dapat diperlukan.
Azas Maritele macht bermaksud agar suami menjaga kesatuan dalam perkawinan disamping ikut pula mengurus harta kekayaan istrinya maka untuk itu ditentukan sebagi kepala keluarga sedang istrinya diwajibkan tunduk dan patuh kepadanya.
Akibat – akibat lainnya dari perkawinan.
Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah anak yang sah (pasal 250 KUH.Perrdata).
Antara suami istri saling mewarisi jika salah satu meninggal didalam perkawinan (pasal 832 KUH. Perdata).
Dilarang mengadakan kjual beli antara suami istri (pasal 1467) KUH.Prdata).
Perjanjian perburuhan antara suami istri tidak diperbolehkan (pasal 1601 I KUH.Perdata).
Suami tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara istrinya demikian pula sebaliknya.(pasal 1910 KUH.Perdata).
1. Akibat Perkawinan.
Persatuan harta kekayaan mulai pada saat perkawinan dilangsungkan demi hokum,kecuali telah diatur lain didalam perjanjian kawin (pasal 119 kUH.Perdata).
Persatuan harta perkawinan itu adalah :
a. Meliputi harta kekayaan suami istri yang bergerak dan tidak bergerak baik yang sekarang dan yang akan dating maupun yang mereka peroleh dengan hibah, hadiah, wasiat atau waris kecuali yang memberikan ini dengan tegas menentukan sebaliknya.(pasal 121 KUH. Perdata).
b. Meliputi utang piutang suami istri yang terjadi sebelum perkawinan maupun sepanjang perkawinan (pasal 121 KUH.Perdata).
Persatuan harta kekayaan dalam perkawinan ini merupakan hak milik bersama yang terikat (gebonden mede eigendoom)yaitu milik bersama yang terjadi karena antara pemiliknya terdapat suatu hubungan. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas (vrije mede eigendoom) karena disin antar pemiliknya tidak terikat delam suatu hubungan,misalnya dua orang yang bersama-sama membeli sesuatu.
Dalam pengertian milik bersama yang terikat itu tidfak dapat ditunjukkan bahagian masing-masing,berapa baghagian milik suami atau istri tapi masing-masing mempunyai hak atas harta itu danb merka tidak dapat melakukan penguasaan (beschikking) atas bahagian mereka masing-masing.
Persatuan harta kekayaan itu selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan dengan suatu persetujuan antara suami istri. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau kreditur mereka.
Hak-hak yang melekat pada diri pribadi suami istri tidak dapat dimasukkan dalam persatuan kekayaan ini misalnya hak gaji, pensiunan, alimentasi (nafkah) tapi bunga atau hasil yang diperoleh dari hak-hak ini dapat merupakan bahagian persatuan harta kekayaan.
Demikian pula hutang-hutang atau ongkas-ongkos yang dikeluarkan sebagai akibat kematian seseorang tidak dapat dimasukkan dalam persatuan harta kekayaan tapi harus ditanggung sendiri oleh ahli warisnya(pasal 123 KUH.Perdata)
Pengurusan Persatuan Harta Kekayaan.
Pengurusan terhadap persatuan harta kekayaan berada di tangan suami,ia boleh menjual memindah tangaknan dan membebankan tampa campur tangan istrinya,tetapi dengan pembatasan berikut :
à ia tidak boleh menghibahkan barang yang tidak bergerak.
à Tidak boleh menghibahkan harta persatuan yangb bergerak kecuali kepada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut untuk bekal anak itu.
à Tidak boleh menghibahkan barang bergerak dengan janji bahwa suami akan memperoleh hak untuk menarik hasil dari barang bergerak yang dihibahkan itu (pasal 124 KUH.Perdata).
KUH. Perdata memberi wewenang kepada istri untuk melindungi hartanya atau harta persatuan dari tindakan yang sewenang-wenang dari suami :
1. Wewenang menuntut pemisahan harta (Pasal 186 KUH.Perdata).
2. Wewenang untuk meminta agar suami diletakkan dibawah pengampuan karena boros (pasal 434 ayat 3 KUH.Perdata)
3. Wewenang untuk menuntut pelepasan atas persatuan harta kekayaan (Pasal 132 KUH.Perdata).
Apabila suami dalam keadaan tak hadir atau tidak berkemampuan untuk menyatakan kehendaknya sedangkan kepentingan sangat mendesak maka istri dapat mengambil hak pengurusan itu setelah mendapat kuasa dari Pengadilan (Pasal 125 KUH.Perdata).
Persatuan harta kekayaan bubar demi hukum oleh karena hal-hal yang ditentukan pasal 126 KUH.Perdata yaitu :
1. Karena kematian salah satu pihak.
2. Istri kawin lagi atas izin hakim setelah suami dalam keadaan tak hadir.
3. Perceraian .
4. Perpisahan meja dan ranjang (scheiding van tafel en bed).
5. Pemisahan harta benda (schiding van goederen).
Senin, 09 Februari 2009
sambungan.......post sebelumnya.
1. Akibat Perkawinan.
Akibat perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami istri tersebut.
Akibat perkawinan ini dibedakan dalam dua hal :
Akibat yang timbul dari hubungan suami istri.
Akibat yang timbul dari kekuasaan suami (maritale macht) yang merupakan hak suami.
Akibat yang timbul dari hubungan suami istri.
1. Suami istri saling setia,tolong menolong dan bantu membantu (pasal 103 KUH.Perdata)
2. Saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka (pasal 104 KUH.Perdata).
3. Terjadi persatuan harta kekayaan ((pasal 119 KUH.Perdata).
4. adanya hak dan kewajiban suami istri.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.
1. ISTRI.
Kewajiban istri adalah :
à Tunduk dan patuh kepada suaminya dan wajib mengikuti serta tinggal bersama dengan suaminya (pasal 106 KUH.Perdata).
à Wajib mendapat bantuan atau harus mendapat izin suami-suaminya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta mereka bersama atau harta pribadinya (pasal 108 KUH.Perdata)
à Wajib mendapat bantuan atau izin suaminya untuk mengahadap pengadilan (pasal 110 KUH.Perdata)
à Mengikuti Kewarganegaraan suaminya (pasal 7 UU.No. 62 tahun 1958).
Dengan demikian istri menjadi tidak cakap karena harus mendapat bantuan atau izin dari suaminya untuk melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan harta mereka bersama atau harta pribadinya, demikian pula untuk menghadap Pengadilan harus dibantu oleh suaminya (pasal 108 dan 110 KUH. Perdata) dan ditegaskan lagi dalam pasal 1330 KUH.Perdata yang mengatakan bahwa istri tidak cakap untuk membuat persetujuan.
Tetapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan rumah tangga sehari-hari, istri dianggap telah mendapat bantuan atau izin dari suaminya yaitu yang berkenaan dgn :
1. Perbelanjaan rumah tangga sehari-hari, dan untuk menerima guna kepentingan rumah tangga (pasal 109 KUH.Perdata).
2. Mempunyai usaha sendiri (pasal 113 KUH.Perdata).
3. Membuat persetujuan kerja (pasal 1601f KUH. Perdata.)
Disamping mempunyai kewajiban yang disebutkan diatas seorang istri juga mempunyai hak-hak yang ditentukan oleh Undang-undang(KUH.Perdata).
Hak – hak istri adalah :
Mendapat nafkah bila ia tingga bersama dengan suaminya(pasal 107 KUH.Perdata).
Pemindahan atau pembebanan harta pribadinya yang dilakukan suami harus dengan persetujuan istri.
Meminta kuasa dari pengadilan apabila suaminya menolak memberi kuasa untk membuat suatu akta (pasal 112 KUH. Perdata).
Kemudian KUH.Perdata menentukan bahwa istri cakap bertindak menurut hukum tanpa bantuan suami dalam hal-hal beriku ini :
Dituntut pidana (pasal 111 KUH.Perdata)
Menuntut cerai (pasal 111 KUH. Perdata)
Menuntut perpisahan meja dan ranjang (pasal 233 KUH.Perddata)
Menuntut pemisahan harta (pasal 186 KUH. Perdata)
Menuntut surat wasiat (pasal 118 KUH. Perdata)
Menlaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan keluarganya (pasal 35,36 dan 42 KUH. Perdata)
Mengikuti Pemilu (pasal 111 KUH. Perdata)
1. Akibat Perkawinan.
Akibat perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami istri tersebut.
Akibat perkawinan ini dibedakan dalam dua hal :
Akibat yang timbul dari hubungan suami istri.
Akibat yang timbul dari kekuasaan suami (maritale macht) yang merupakan hak suami.
Akibat yang timbul dari hubungan suami istri.
1. Suami istri saling setia,tolong menolong dan bantu membantu (pasal 103 KUH.Perdata)
2. Saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka (pasal 104 KUH.Perdata).
3. Terjadi persatuan harta kekayaan ((pasal 119 KUH.Perdata).
4. adanya hak dan kewajiban suami istri.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.
1. ISTRI.
Kewajiban istri adalah :
à Tunduk dan patuh kepada suaminya dan wajib mengikuti serta tinggal bersama dengan suaminya (pasal 106 KUH.Perdata).
à Wajib mendapat bantuan atau harus mendapat izin suami-suaminya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta mereka bersama atau harta pribadinya (pasal 108 KUH.Perdata)
à Wajib mendapat bantuan atau izin suaminya untuk mengahadap pengadilan (pasal 110 KUH.Perdata)
à Mengikuti Kewarganegaraan suaminya (pasal 7 UU.No. 62 tahun 1958).
Dengan demikian istri menjadi tidak cakap karena harus mendapat bantuan atau izin dari suaminya untuk melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan harta mereka bersama atau harta pribadinya, demikian pula untuk menghadap Pengadilan harus dibantu oleh suaminya (pasal 108 dan 110 KUH. Perdata) dan ditegaskan lagi dalam pasal 1330 KUH.Perdata yang mengatakan bahwa istri tidak cakap untuk membuat persetujuan.
Tetapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan rumah tangga sehari-hari, istri dianggap telah mendapat bantuan atau izin dari suaminya yaitu yang berkenaan dgn :
1. Perbelanjaan rumah tangga sehari-hari, dan untuk menerima guna kepentingan rumah tangga (pasal 109 KUH.Perdata).
2. Mempunyai usaha sendiri (pasal 113 KUH.Perdata).
3. Membuat persetujuan kerja (pasal 1601f KUH. Perdata.)
Disamping mempunyai kewajiban yang disebutkan diatas seorang istri juga mempunyai hak-hak yang ditentukan oleh Undang-undang(KUH.Perdata).
Hak – hak istri adalah :
Mendapat nafkah bila ia tingga bersama dengan suaminya(pasal 107 KUH.Perdata).
Pemindahan atau pembebanan harta pribadinya yang dilakukan suami harus dengan persetujuan istri.
Meminta kuasa dari pengadilan apabila suaminya menolak memberi kuasa untk membuat suatu akta (pasal 112 KUH. Perdata).
Kemudian KUH.Perdata menentukan bahwa istri cakap bertindak menurut hukum tanpa bantuan suami dalam hal-hal beriku ini :
Dituntut pidana (pasal 111 KUH.Perdata)
Menuntut cerai (pasal 111 KUH. Perdata)
Menuntut perpisahan meja dan ranjang (pasal 233 KUH.Perddata)
Menuntut pemisahan harta (pasal 186 KUH. Perdata)
Menuntut surat wasiat (pasal 118 KUH. Perdata)
Menlaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan keluarganya (pasal 35,36 dan 42 KUH. Perdata)
Mengikuti Pemilu (pasal 111 KUH. Perdata)
PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI
PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI
post by team mrprab
Ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri hanya terdapat dalam dua pasal yaitu pasal 83 dan 84 KUH.Perdata.
Perkawinan diluar negeri dapat terjadi :
à Antara WNI dengan WNI yang ditunduk kepada KUH.Perdata.
à Antara WNI dengan WNA.
Ketentuan–ketentuan perkawinan ini masuk ruang lingkup Hukum Perdata International.
1. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang WNI diluar Negeri sama dengan syarat perkawinan yang dilangsungkan di dalam negeri. Ini merupakan Status Personil yang diatur pasal 16 A.B.
2. Bentuk perkawinan diluar negeri :
à Dilakukan dimuka Konsulat atau pegawi konsulat di tempat itu.
à Caranya menurut tatacara ditempat mereka berada.
3. Formalitas yang harus dilaksanakan dinegara sendiri. Bila WNI yang kawin diluar Negeri kembali ke Indonesia akta perkawinannya diluar Negeri harus didaftarkan pada catatan sipil dalam tempo satu tahun.
1. Pembatalan Perkawinan.
Pasal 85 KUH.Perdata mengatakan batalnya suatu perkawinan hanya dapat terjadi dengan putusan hakim saja.
Alasan-alasan permintaan pembatalan perkawinan.
Karena adanya perkawinan rangkap (dubbel huwelijk) yang diatur pasal 86 KUH.Perdata,dapat diminta oleh:
1. Sumai atau istri dari perkawinan sebelumnya.
2. Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas.
3. Mereka yang berkepentingan terhadap perkawinan itu misalnya anak-anak dari perkawinan pertama.
4. Jaksa.
Karena tidak ada persetujuan bebas antara suami istri (pasal 87KUH.Perdata) misalnya salah satu pihak dalam keadaan mabuk,gila,dipaksa atau kesilapan,ini dapat diminta oleh suami atau istri itu sendiri.
Karena salah satu pihak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan karena dibawah pengampuan berdasarkan pikiran tidak sehat (pasal 88 KUH.Perdata) dapat diinta oleh :
1. Orang tua.
2. Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas.
3. Saudara-saudaranya,paman,bibi.
4. Kuratornya dan Jaksa.
Karena belum mencapai syarat umur yang ditentukan undang-undang (pasal 89 KUH.Perdata) dapat diminta oleh kedua orang tua suami istri dan jaksa.
Karena ada hubungan darah yang terlalu dekat, karena salah satu pihak menjadi kawan dalam overspel dan karena perkawinan sebagai perkawinan yang kedua kali dapat diminta oleh :
1. Suami atau salah satu antara mereka,orang tua suami istri tersebut,keluarga dalam garis lurus keatas.
2. Pihak-pihak yang berkepentingan misalnya anak-anak mereka dan jaksa.
Karena tidak mendapat izin dari pihak orang tua,kakek/nenek,wali,dapat dimintakan oleh pembatalannya oleh mereka yang seharusnya memberi izin tsb.
Karena Pegawai Catatan Sipil tidak berwenang atau saksi tidak ada/tidak cukup baik jumlah atau syaratnya. Dapat diminta oleh :
1. Suami atau istri
2. Orang tua suami atau istri
3. Keluarga dalam garis lurus keatas
4. wali/wali pengawas
5. jaksa
bersambung........
HUKUM KEKELUARGAAN
(FAMILIE RECHT)
post by team mrprab
Hukum Kekeluargaan (familie Recht) adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu ;
I. Perkawinan/huwelijk.
II. Anak/kind
III. Kekuasaaan Orangtua/ Ouderlijk macht.
IV. Dewasa dan batas umur/ Minderjaringheid.
V. Perwalian /voogdij.
VI. Pengampuan/ Curatele.
VII. Ketidak Hadiran /Afwezingheid.
I. PERKAWINAN / Huwelijk.
1. Pengertian Perkawinan.
Dalam KUH.Perdata /B.W. kita tidak menjumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dantujuan perkawinan. Pasal 26 KUH.Perata /B.W. hanya menyebut bahwa KUH.Perdata/B.W. memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata.
Dengan demkian yang ditentukan oleh Hukum Perdata dengan perkawinan adalah persekutuan hidup bersama menurut Hukum Perdata antara seorang pria denngan seorang wanita untuk waktu yang kekal. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Perkawinan menurut agama tidak dilarang tetapi pelaksanaanya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata.Pasal 81 KUH.Perdata menegaskan bahwa tidak boleh melangsungkan upacara keagamaan sebelum perkawinan menurut pacara kantor Catatan Sipil selesai.
Oleh karean KUH.Perdata tidak memberikan definisi tentang perkawinan, dibawah ini dikedepankan definisi perkawinan menurut pendapat para sarjana.
Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
Dari definisi diatas kita melihat bahwa perkawinan itu hanya ditinjau dari segi hubungan perdatanya saja,terlepas darisegi tujuannya,agama dan sebagainnya.
2. Syarat- syarat Perkawinan.
Syarat-syarat perkawinan terdiri dari :
A. Syarat Materil
B. Syarat Formil
SYARAT MATERIL.
Syarat Materil adalah syarat yang dihubungkan dengan keadaan pribadi orang yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu :
Kedua belah pihak masing-masing harus tidak dalam keadaan kawin sehingga tidak terjadi bigami (pasal 27 KUH.Perdata).
Persetujuan sukarela antara kedua belah pihak (pasal 28 KUH.Perdata).
Memenuhi ketentuan umur minimum yakni pria 18 tahun dan wanita 15 tahun (pasal 29 KUH.Perdata).
Bagi wanita yang putus perkawinan harus telah melewati 300 hari sejak putus perkawinan sebelumnya(pasal 34 KUH.Perdata).
Izin atau persetujuan pihak ketuiga bagi :
à Orang yang belum dewasa (minderjaring)dri orang tua atau walinya (pasal 35 – 37 KUH.Perdata)
à Orang yang berada dibawah pengampuan (curandus) (pasal 38 dan 151 KUH.Perdata).
Perkawinan tidak dilakukan dengan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang yaitu :
a. Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan darah atau keluarga.
à Antara keluarga dalam satu garis lurus keatas dan kebawah dan antara keluarga dalam garis lurus kesamping,misalnya saudara laki-laki dengan saudara perempuan baik sah maupun tidaksah (pasal 30 KUH.Perdata)
à Antara ipar laki-laki dengan ipar peremuan,antara paman dan bibi dengan kemenakan (paal 31 KUH.perdata).
b. Larangan perkawinan antara mereka yang karena putusan hakim terbukti melakukan overspel (pasal 32 KUH.Perata)
c. Larangan kawin karena perkawinan yang dahulu atau sebelumnya,selama belum lewat waktu satu tahun (pasal 33 KUH.Perdata).
Syarat Mateil dalam nomor 1,2,3,4,dan 5 disebut syarat Material Mutlak,yaitu syarat yang apabila tidak dipenuhi maka orang tidak berwenang melakukan perkawinan atau perkawinan tidak dapat terjadi atau batal demi hukum. Syarat nomor 6 disebut syarat Material Relatif karena mengandung larangan melakukan perkawinan bagi orang yang tertentu saja.
SYARAT FORMIL.
Syarat Formil adalah syarat yang dihubungkan dengan cara-cara atau formalitas–formalitas melangsungkan perkawinan, yaitu :
Pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil (pasal 50 KUH.Perdata).
Pengumuman kawin(huwelijks afkondiging) dikantor Catatan Sipil (pasal 28 KUH.Perdata).
Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak bersiam di daerah yang sama maka pengumuman dilakukan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri tersebut masing-masing (pasal 53 KUH.Perdata).
Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari pengumuman kawin tersebut (pasal 75 KUH.Perdata)
Jika pengumuman kawin (Huwelijks afkondiging) telah lewat satu tahun, sedang perkawinan belum juga dilangsungkan,maka perkawinan itu menjadi daluarasa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali setelah diadakan pemberitahuan dan pengumuman baru (pasal 57 KUH.perdata).
3. Pencegahan Perkawinan.
Pencegahan perkawinan adalah suatu usaha untuk menghindari adanya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Pencegahan (stuiting) ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum suatu catatan sipil dan diputus oleh Pengadilan tersebut (pasal 66 KUH.Perdata).
Yang berhak mengadakan pencegahan Perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang adalah :
Suami atau Istri atau anak–anak dari salah seorang yang hendak kawin kalau antara mereka masih terikat dalam suatu perkawinan (pasal 60 KUH. Perdata).
Ayah atau ibu atau wali dalam hal yang ditentukan oleh pasal 61 KUH Perdata yaitum:
1. Apabila anaknya masih meenderjaring (belum dewasa) dan tidak mendapat izin dari orang tuanya.
2. Apabila anaknya sudah meenderjaring (dewasa) tapi belum berusia 30 tahun dan tidak minta izin dari orang tuanya.
3. Apabila salah satu pihak berada dibawah pengampuan (curatele).
4. Apabila,kedua belah pihak yang hendak kawin tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang(syarat Material dan syarat Formil)
5. Apabila tidak diadakan pengumuman perkawinan (huwelijks afkondiging).
6. Apabila salah satu pihak berada dibawah pengampuan karena boros.
Jika orang tua tidak ada maka kakek, nenek dan wali/wali pengawas berhak mengadakan stuiting dengan alasan nomor 3,4,5,6 diatas (pasal 62 KUH Perdata).
Jika kakek,nenek tidak ada maka saudara,paman dan bibi/wali pengawas, pengampu (curator) dapat mengadakan stuiting dengan alasan tidak diberi izin dan alasan-alasan nomor 3,4,5,6 diatas (pasal 63 KUH Perdata).
Bekas suami calon pengantin wanita,jika perkawinan itu dilangsungkan belum melewati 300 hari sejak putus perkawinan mereka pasal 64 KUH Perdata).
Jaksa wajib mengadakan stuiting bila dilanggar pasal 27 dan 34 KUH.Perdata (tentang azas monogami dan pelaksanaan perkawinan bagi perempuan yang putus perkawinan sebelum melewati 300 hari sejak perceraiannya.(pasal 65 KUH Perdata).
Jika ada stuiting tapi perkawinan itu tetap juga dilangsungkan maka perkawinan itu dapat dibatalkan (vernietigbaar) oleh Pengadilan Negeri.
4. Pelaksanaan Perkawinan.
perkawinan dapat dilangsungkan setelah lewat sepuluh hari sesudah pengumuman (afkondiging) di kantor Catatan Sipil, kecuali ada dispensasi (izin) dari kepala Daerah (pasal 75 KUH.Perdata).
Menurut pasal 71 KUH.Perdata sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil meminta surat-surat yang merupakan syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Akta kelahiran kedua pihak.
Akta persetujuan pihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan itu (izin orang tua,wali/wali pengawas atau pengampunya).
untuk perkawinan kedua kalinya atau berikutnya diperlukan akta :
à akta kematian suami atau istri yang dahulu
à akta perceraian.
à izin Hakim dalam hal ketidakhadiran suami atau istri.
akta kematian mereka yang harus memberi izin perkawinan antara kedua belah pihak tersebut.
bukti perkawinan telah diumumkan, tanpa ada stuiting atau bukti stuiting telah gugur.
dispensasi dari presiden untukmelangsungkan perkawinan dengan seorang wakil yang telah diberi kuasa untuk itu dengan akta otentik (perkawinan yang diwakilkan/huwelijk met de handschoen).(pasal 79 KUH.Perdata).
izin dari komandan militer.
Pasal 76 KUH.Perdata mengatakan perkawinan itu harus dilangsungkan :
à dimuka umum.
à Digedung tempat akta catatan sipil itu dibuat
à Dimuka pegawai catatan sipil.
à Dengan disaksikan oleh dua orang saksi baik kelurga maupun bukan keluarga yang sudah meerderjarig dan bertempat tinggal di Indonesia.
à Setelah selesai pelaksanaan perkawinan dimuka pegawai catatan sipil baru boleh diadakan menurut upacara agama (pasal 81 KUH.Perdata)
III. PENCATATAN SIPIL.
Pencatatan Sipil dilakukan pada Kantor Pencatatan Sipil (Burerlijke Stand). Pekerjaan Utama Kantor ini adalah mencatat dan mengeluarkan akta berkenaan dengan :
à Kelahiran
à Perkawinan
à Perceraian
à Kematian, dsb.
Akta-akta ini diperlukan untuk menentukan status seseorang dan memperoleh kepastiannya. Akta Catatan Sipil terbuka untuk umum agar pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengetahui kejadian-kejadian tersebut.
Selain itu akta Catatan Sipil dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis. Menurut pasal 25 ayat 1 Reglement Burgerlijk Stand/Regl.B.S, Kutip[an dari akta Catatan Sipil merupakan kekuatan pembuktian menurut hukum.(sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik). Hal ini merupakan pengecualian dari pasal 1888 KUH. Perdata yang mengatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta yang asli.
Mungkin setelah akta dikeluarkan terdapat kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya maka dapat diadakan pembetulan atau perobahan atas permintaan yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan memutuskan permintaan itu setelah mendengar Jawatan Kejaksaaan dan Pihak lain yang berkepentingan dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk banding. (pasal 14 KUH.Perdata).
Perubahan lain dalam akta catatan Sipil misalnya perubahan tentang nama. Perubahan nama keturunan (achternaam) dapat dilakukan dengan izin Kepala Negara (Presiden) dan perubahan nama depan/nama kecil harus dengan izin Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan Jawatan Kejaksaan.(pasal 6 dan 11 KUH.Perdata).
Seseorang menurut Hukum Perdata harus mempunyai nama, nama kecil (voornaam) dan nama keturunan (achternaam). Pentingnya nama ini untuk mengetahui asal/ keturunan dan untuk memperoleh hak-hak yang dimilikinya.
II. TEMPAT KEDIAMAN (DOMICILIE).
Tempat kediaman seseorang (domicilie) sangat penting dalam Hukum Perdata,karena mempunyai pengaruh terhadap kecakapan atau wewenang tindakan seseorang.
GUNA DOMICILIE.
1. Untuk menetapkan tempat panggilan.
2. untuk menentukan Pengadilan yang berwenang
3. untuk menentukan dimana perbuatan hukum tertentu dilaksanakan (misal dalam hal perjanjian).
4. untuk menetapkan peraturan /hukum tertentu yang berlaku (misalnya dalam hal waris dan perkawinan).
DOMICILIE MENURUT HUKUM.
Domicilie menurut hukum atau dalam arti hukum adalah tempat kediaman seseorang dimana orang itu dianggap selau hadir sehubungan dengan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, meskipun seandainya ia tinggal ditempat lain. Domicilie menurut hukum ini merupakan tempat kediaman pokok (hoofdverblijf atau rechtskundige domicilie).
misalnya :
Seorang saudagar keliling, menurut kediaman nyata/ sesungguhnya adalah dimana ia berada tapi domicilie pokonya adalah rumahnya. Kalau ia berumah tangga di Medan maka domicilie pokoknya adalah diMedan walaupun untuk melaksanakan pekerjaan / urusannya berada dikota lain.
MACAM-MACAM DOMICILIE.
1. Tempat kediaman nyata/sesungguhya (feitelijke domicilie), yaitu tempat kediaman menurut kenyataannya sehari-hari.
Tempat kediaman nyata ini dapat berupa :
a. Domicilie bebas, yaitu yang dengan bebas ditentukan seseorang berdasarkan pendapat sendiri/keinginan sendiri.
Misal : Domiciie yang ditentukan oleh suami untuk tempat tinggal mereka.
b. Domicilie tidak bebas/wajib, yaitu tempat kediaman yang tergantung pada tempat kediaman orang lain yang ada hubungannya dengan orang tersebut.
Domicilie tidak bebas disebut juga Domicilie Ikutan (afhankelijke domicilie) bagi orang-orang yang tidak cakap menurut hukum karena mereka tidak bebas memilih domicilienya sendiri.
Menurut pasal 21 san 22 KUH.Perdata ditentukan :
à Wanita yang bersuami mengikuti kediaman suaminya.
à Orang yang dibawah pengampuan ditempat pengampu(curator)nya.
à Anak dibawah umur di kediaman orang tuanya.
à Buruh yang mengikuti majikannya ditempat majikannya.
2. Tempat kediaman pilihan (domicilie keuze), yaitu domicilie yang dipilih oleh satu pihak atau lebih dalam hubungan dengan melakukan perbuatan tertentu.
Misalnya : seorang yang bertempat tinggal di Medan, sedang berpekara di jakarta, ia memilih domicilienya di Kantor Pengacaranya di Jakarta atau Kantor Notaris utk memudahkan perkaranya.
3. Domicilie Terakhir atau rumah kematian (sterfhuis) pasal 23 KUH.Perdata mengatakan rumah kematian seseorang adalah tempat tinggal orang yang meninggal dunia itu yang terakhir.
4. Penentuan rumah kematian /domicilie terakhir ini adalah penting untuk :
à Menentukan hukum yang berlaku mengenai soal warisan.
à Menentukan dimana dilaksanakan pembagian harta peninggalannya.
à Hakim mana yang berwenang mengadili perkara perselisihan warisan itu.
5. Pasal 20 KUH. Perdata menentukan domicilie pegawai–pegawai umum, bahwa domicilie pegawai-pegawai umum adalah tempat jabatan atau pekerjaanya.
à Kelahiran
à Perkawinan
à Perceraian
à Kematian, dsb.
Akta-akta ini diperlukan untuk menentukan status seseorang dan memperoleh kepastiannya. Akta Catatan Sipil terbuka untuk umum agar pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengetahui kejadian-kejadian tersebut.
Selain itu akta Catatan Sipil dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis. Menurut pasal 25 ayat 1 Reglement Burgerlijk Stand/Regl.B.S, Kutip[an dari akta Catatan Sipil merupakan kekuatan pembuktian menurut hukum.(sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik). Hal ini merupakan pengecualian dari pasal 1888 KUH. Perdata yang mengatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta yang asli.
Mungkin setelah akta dikeluarkan terdapat kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya maka dapat diadakan pembetulan atau perobahan atas permintaan yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan memutuskan permintaan itu setelah mendengar Jawatan Kejaksaaan dan Pihak lain yang berkepentingan dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk banding. (pasal 14 KUH.Perdata).
Perubahan lain dalam akta catatan Sipil misalnya perubahan tentang nama. Perubahan nama keturunan (achternaam) dapat dilakukan dengan izin Kepala Negara (Presiden) dan perubahan nama depan/nama kecil harus dengan izin Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan Jawatan Kejaksaan.(pasal 6 dan 11 KUH.Perdata).
Seseorang menurut Hukum Perdata harus mempunyai nama, nama kecil (voornaam) dan nama keturunan (achternaam). Pentingnya nama ini untuk mengetahui asal/ keturunan dan untuk memperoleh hak-hak yang dimilikinya.
II. TEMPAT KEDIAMAN (DOMICILIE).
Tempat kediaman seseorang (domicilie) sangat penting dalam Hukum Perdata,karena mempunyai pengaruh terhadap kecakapan atau wewenang tindakan seseorang.
GUNA DOMICILIE.
1. Untuk menetapkan tempat panggilan.
2. untuk menentukan Pengadilan yang berwenang
3. untuk menentukan dimana perbuatan hukum tertentu dilaksanakan (misal dalam hal perjanjian).
4. untuk menetapkan peraturan /hukum tertentu yang berlaku (misalnya dalam hal waris dan perkawinan).
DOMICILIE MENURUT HUKUM.
Domicilie menurut hukum atau dalam arti hukum adalah tempat kediaman seseorang dimana orang itu dianggap selau hadir sehubungan dengan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, meskipun seandainya ia tinggal ditempat lain. Domicilie menurut hukum ini merupakan tempat kediaman pokok (hoofdverblijf atau rechtskundige domicilie).
misalnya :
Seorang saudagar keliling, menurut kediaman nyata/ sesungguhnya adalah dimana ia berada tapi domicilie pokonya adalah rumahnya. Kalau ia berumah tangga di Medan maka domicilie pokoknya adalah diMedan walaupun untuk melaksanakan pekerjaan / urusannya berada dikota lain.
MACAM-MACAM DOMICILIE.
1. Tempat kediaman nyata/sesungguhya (feitelijke domicilie), yaitu tempat kediaman menurut kenyataannya sehari-hari.
Tempat kediaman nyata ini dapat berupa :
a. Domicilie bebas, yaitu yang dengan bebas ditentukan seseorang berdasarkan pendapat sendiri/keinginan sendiri.
Misal : Domiciie yang ditentukan oleh suami untuk tempat tinggal mereka.
b. Domicilie tidak bebas/wajib, yaitu tempat kediaman yang tergantung pada tempat kediaman orang lain yang ada hubungannya dengan orang tersebut.
Domicilie tidak bebas disebut juga Domicilie Ikutan (afhankelijke domicilie) bagi orang-orang yang tidak cakap menurut hukum karena mereka tidak bebas memilih domicilienya sendiri.
Menurut pasal 21 san 22 KUH.Perdata ditentukan :
à Wanita yang bersuami mengikuti kediaman suaminya.
à Orang yang dibawah pengampuan ditempat pengampu(curator)nya.
à Anak dibawah umur di kediaman orang tuanya.
à Buruh yang mengikuti majikannya ditempat majikannya.
2. Tempat kediaman pilihan (domicilie keuze), yaitu domicilie yang dipilih oleh satu pihak atau lebih dalam hubungan dengan melakukan perbuatan tertentu.
Misalnya : seorang yang bertempat tinggal di Medan, sedang berpekara di jakarta, ia memilih domicilienya di Kantor Pengacaranya di Jakarta atau Kantor Notaris utk memudahkan perkaranya.
3. Domicilie Terakhir atau rumah kematian (sterfhuis) pasal 23 KUH.Perdata mengatakan rumah kematian seseorang adalah tempat tinggal orang yang meninggal dunia itu yang terakhir.
4. Penentuan rumah kematian /domicilie terakhir ini adalah penting untuk :
à Menentukan hukum yang berlaku mengenai soal warisan.
à Menentukan dimana dilaksanakan pembagian harta peninggalannya.
à Hakim mana yang berwenang mengadili perkara perselisihan warisan itu.
5. Pasal 20 KUH. Perdata menentukan domicilie pegawai–pegawai umum, bahwa domicilie pegawai-pegawai umum adalah tempat jabatan atau pekerjaanya.
II. CAKAP (BEKWAAN) DAN BERWENANG (BEVOEGD).
CAKAP (BEKWAAN) DAN BERWENANG (BEVOEGD).
post by team Justicecorner
Menurut pasal 2 KUH. Perdata manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dari sejak lahir sampai meninggal. Ttetapi Undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (recht) adalah cakap (bekwaan)untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya.
Cakap (Bekwaan) adalah Kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang, Berwenang (bevoegd) merupakan kriteria khusus yang dihubungkan dengan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Seorang yang cakap belum tentu berwenang, tapi seorang yang berwenang sudah pasti cakap.
Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang yang tidak cakap membuat persetujuan yaitu :
1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Perempuan yang bersuami.
Anak yang belum dewasa dapat melakukan tindakan hukum dengan bantuan orang tua/walinya, orang yang berada dibawah pengampuan diwakii oleh pengampunya.(curator) sedangkan istri dengan bantuan suaminya.
KECAKAPAN BERBUAT HUKUM (handelings bekwaanheid) dan KEWENANGAN BERTINDAK MENURUT HUKUM (rechts bevoegdheid).
Undang-undang menentukam bahwa untukdapat bertindak dalam hukum,seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang,harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah dewasa,sehat pikirannya(tidak dibawah pengampuan)serta tidak bersuami bagi wanita.
Menurut Pasal 330 KUH.Perdata seorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut.
Mengenai kedudukan seorang istri,sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963,tanggal 5 September 1963 yang mencabut beberapa pasal KUH.Perdata diantaranya pasal 108 dan 110 KUH.Perdata maka status sebagai istri tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap kecakapanbertindak yang dilakukannya. Dengan kata lain sejak dicabutnya pasal 108 dan 110 KUH.Perdata oleh Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, maka istri adalah cakapbertindak dalam hukum.
Disamping-ndang-undang juga telah menentukan bahwa walupun tidak memenihi syarat-syarat diatas,seorang dingagap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum terterntu. Kecakapan berbuat(handelings bekwaamheid) dan kewenangan bertindak menurut hukumini(recht bevoegdheid) adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sediri, yaitu :
1. Seorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan
hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan Dewasa (venia aetatis) yang diberikan oleh Presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.(pasal 419 dan 420 KUH. Perdata).
2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat Surat Pernyataan Dewasa dari Pengadilan.(pasal 426 KUH Perdata).
3. Seorang yang belum berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat. (pasal 897 KUH.Perdata).
4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dapat melakukan perkawinan.(pasal 29 KUH.Perdata).
5. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. (pasal 282 KUH.Perdata).
6. Anak yang telah berusia 15 tahun telah dapat menjadi saksi.(pasal 1912 KUH.Perdata).
7. Seorang yang ditaruh dibawah pengampuan karena boros dapat :
à Membuat surat wasiat (pasal 446 KUH.Perdata).
à Melakukan perkawinan (pasal 452 KUH.Perdata).
8. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :
à dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta
menuntut pemisahan harta kekayaan. (pasal 111 KUH.Perdata).
à membuat surat wasiat. (pasal 118 KUH.Perdata).
CAKAP TAPI TIDAK BERWENANG.
Seorang yang telah cakap menurut hukum mempunyai wewenang bertindak dalam hukum.tetapi disamping itu Undang-undang menentukan beberapa perbuatan yang tidak berwenang dilakukan oleh orang cakap tertentu.
1. Tidak boleh mengadakan jual beli antara suami istri (pasal1467 KUH.Perdata). disini suami adalah cakap,tapi tidak berwenang menjual apa saja kepada istrinya.
2. Larangan kepada Pejabat Umum (Hakim, Jaksa, Panitera, Advocat, Juru Sita, Notaris) untuk menjadi pemilik karena penyerahan hak-hak, tuntutan - tuntutan yang sedang dalam perkara. (pasal1468).
3. Apabila seorang hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan ketua,seorang hakim anggota,jaksa, penasihat hukum, panitera, dalam suatu perkara tertentu ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu, begitu pula ketua, hakim anggota, jaksa, panitera, terikat hubungan keluarga dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri. (pasal 28 UU.no.14/1970).
Bersambung……. ke III. PENCATATAN SIPIL.
Menurut pasal 2 KUH. Perdata manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dari sejak lahir sampai meninggal. Ttetapi Undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (recht) adalah cakap (bekwaan)untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya.
Cakap (Bekwaan) adalah Kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang, Berwenang (bevoegd) merupakan kriteria khusus yang dihubungkan dengan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Seorang yang cakap belum tentu berwenang, tapi seorang yang berwenang sudah pasti cakap.
Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang yang tidak cakap membuat persetujuan yaitu :
1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Perempuan yang bersuami.
Anak yang belum dewasa dapat melakukan tindakan hukum dengan bantuan orang tua/walinya, orang yang berada dibawah pengampuan diwakii oleh pengampunya.(curator) sedangkan istri dengan bantuan suaminya.
KECAKAPAN BERBUAT HUKUM (handelings bekwaanheid) dan KEWENANGAN BERTINDAK MENURUT HUKUM (rechts bevoegdheid).
Undang-undang menentukam bahwa untukdapat bertindak dalam hukum,seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang,harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah dewasa,sehat pikirannya(tidak dibawah pengampuan)serta tidak bersuami bagi wanita.
Menurut Pasal 330 KUH.Perdata seorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut.
Mengenai kedudukan seorang istri,sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963,tanggal 5 September 1963 yang mencabut beberapa pasal KUH.Perdata diantaranya pasal 108 dan 110 KUH.Perdata maka status sebagai istri tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap kecakapanbertindak yang dilakukannya. Dengan kata lain sejak dicabutnya pasal 108 dan 110 KUH.Perdata oleh Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, maka istri adalah cakapbertindak dalam hukum.
Disamping-ndang-undang juga telah menentukan bahwa walupun tidak memenihi syarat-syarat diatas,seorang dingagap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum terterntu. Kecakapan berbuat(handelings bekwaamheid) dan kewenangan bertindak menurut hukumini(recht bevoegdheid) adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sediri, yaitu :
1. Seorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan
hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan Dewasa (venia aetatis) yang diberikan oleh Presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.(pasal 419 dan 420 KUH. Perdata).
2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat Surat Pernyataan Dewasa dari Pengadilan.(pasal 426 KUH Perdata).
3. Seorang yang belum berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat. (pasal 897 KUH.Perdata).
4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dapat melakukan perkawinan.(pasal 29 KUH.Perdata).
5. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. (pasal 282 KUH.Perdata).
6. Anak yang telah berusia 15 tahun telah dapat menjadi saksi.(pasal 1912 KUH.Perdata).
7. Seorang yang ditaruh dibawah pengampuan karena boros dapat :
à Membuat surat wasiat (pasal 446 KUH.Perdata).
à Melakukan perkawinan (pasal 452 KUH.Perdata).
8. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :
à dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta
menuntut pemisahan harta kekayaan. (pasal 111 KUH.Perdata).
à membuat surat wasiat. (pasal 118 KUH.Perdata).
CAKAP TAPI TIDAK BERWENANG.
Seorang yang telah cakap menurut hukum mempunyai wewenang bertindak dalam hukum.tetapi disamping itu Undang-undang menentukan beberapa perbuatan yang tidak berwenang dilakukan oleh orang cakap tertentu.
1. Tidak boleh mengadakan jual beli antara suami istri (pasal1467 KUH.Perdata). disini suami adalah cakap,tapi tidak berwenang menjual apa saja kepada istrinya.
2. Larangan kepada Pejabat Umum (Hakim, Jaksa, Panitera, Advocat, Juru Sita, Notaris) untuk menjadi pemilik karena penyerahan hak-hak, tuntutan - tuntutan yang sedang dalam perkara. (pasal1468).
3. Apabila seorang hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan ketua,seorang hakim anggota,jaksa, penasihat hukum, panitera, dalam suatu perkara tertentu ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu, begitu pula ketua, hakim anggota, jaksa, panitera, terikat hubungan keluarga dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri. (pasal 28 UU.no.14/1970).
Bersambung……. ke III. PENCATATAN SIPIL.
II. CAKAP (BEKWAAN) DAN BERWENANG (BEVOEGD).
sambungan...
II. CAKAP (BEKWAAN) DAN BERWENANG (BEVOEGD).
II. CAKAP (BEKWAAN) DAN BERWENANG (BEVOEGD).
by :mrprab
Menurut pasal 2 KUH. Perdata manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dari sejak lahir sampai meninggal. Ttetapi Undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (recht) adalah cakap (bekwaan)untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya.
Cakap (Bekwaan) adalah Kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang, Berwenang (bevoegd) merupakan kriteria khusus yang dihubungkan dengan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Seorang yang cakap belum tentu berwenang, tapi seorang yang berwenang sudah pasti cakap.
Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang yang tidak cakap membuat persetujuan yaitu :
1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Perempuan yang bersuami.
Anak yang belum dewasa dapat melakukan tindakan hukum dengan bantuan orang tua/walinya, orang yang berada dibawah pengampuan diwakii oleh pengampunya.(curator) sedangkan istri dengan bantuan suaminya.
KECAKAPAN BERBUAT HUKUM (handelings bekwaanheid) dan KEWENANGAN BERTINDAK MENURUT HUKUM (rechts bevoegdheid).
Undang-undang menentukam bahwa untukdapat bertindak dalam hukum,seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang,harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah dewasa,sehat pikirannya(tidak dibawah pengampuan)serta tidak bersuami bagi wanita.
Menurut Pasal 330 KUH.Perdata seorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut.
Mengenai kedudukan seorang istri,sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963,tanggal 5 September 1963 yang mencabut beberapa pasal KUH.Perdata diantaranya pasal 108 dan 110 KUH.Perdata maka status sebagai istri tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap kecakapanbertindak yang dilakukannya. Dengan kata lain sejak dicabutnya pasal 108 dan 110 KUH.Perdata oleh Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, maka istri adalah cakapbertindak dalam hukum.
Disamping-ndang-undang juga telah menentukan bahwa walupun tidak memenihi syarat-syarat diatas,seorang dingagap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum terterntu. Kecakapan berbuat(handelings bekwaamheid) dan kewenangan bertindak menurut hukumini(recht bevoegdheid) adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sediri, yaitu :
1. Seorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan Dewasa (venia aetatis) yang diberikan oleh Presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.(pasal 419 dan 420 KUH. Perdata).
2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat Surat Pernyataan Dewasa dari Pengadilan.(pasal 426 KUH Perdata).
3. Seorang yang belum berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat. (pasal 897 KUH.Perdata).
4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dapat melakukan perkawinan.(pasal 29 KUH.Perdata).
5. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. (pasal 282 KUH.Perdata).
6. Anak yang telah berusia 15 tahun telah dapat menjadi saksi.(pasal 1912 KUH.Perdata).
7. Seorang yang ditaruh dibawah pengampuan karena boros dapat :
Membuat surat wasiat (pasal 446 KUH.Perdata).
Melakukan perkawinan (pasal 452 KUH.Perdata).
8. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :
dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan. (pasal 111 KUH.Perdata).
membuat surat wasiat. (pasal 118 KUH.Perdata).
bersambung......CAKAP TAPI TIDAK BERWENANG.
Langganan:
Postingan (Atom)
