III. KEKUASAAN ORANG TUA (ouderlijke macht).

post by team mrprab.

Menurut KUH.Per. Kekuasaaan orangtua dibedakan atas :
Kekuasaan orang tua terhadap diri anak.
Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak.
A. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Diri Anak.
Kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. (pasal 298 KUH.Perata).
Pasal 299 KUH.Perdata mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak berada dibawah kekuasaan mereka selama kekuasaaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut /dipecat dari kekuasaaan mereka.
Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua.-
2. kekuasaan orang tua ada selama perkawinan berlangsung.
3. Kekuasaan orng tua ada pada orang tua selama tidak dibebaskan atau dicabut/ dipecat dari mereka.
Kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak, kalau bapak dibebaskan atau dipecat atau perpisahan meja dan ranjang si ibu yang melakukannya, jika si ibu inipun tidak dapat melakukan kekuasaan orng tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali ( ps. 300 KUH.Perdata )
Kekuasaan orang tua hanya terhadap anak sah saja. Terhadap anak luar kawin yang telah diakui adalah berada dibawah ( ps. 306 KUH. Perdata ).
Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta SiAnak.
Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak meliputi :
1. Pengurusan (het beheer)
2. Menikmati hasil (het vrucht genot)
1. Pengurusan (het beheer)
Pengurusan harta benda anakj bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hokum oleh karena anank itu dianggap tidak cakap (on bekwaam).
Seorang pemangku kekuasaan Orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (baheer) atas harta benda anak itu (pasal 307 KUH.Perdata).
Pemangku Kekuasaan orangtua wajib mengurus harta benda naknya dan harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta itupun atas hasil barang-barang yang mana ia perbolehkan menikmatinya.(pasal 308 KUH. Perdata)dan menurut pasal 309 KIH.Perdata ia tidak memindah tangankan harta kekayaan anak yang belum dewasa.
2. Menikmati (het vruiht genot)
Orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa.Apabila orang tua tsb dihentika dari kekuasaan orang tua atau perwalian maka penikmatan itu beralih kepada orang yang menggantikannya ( pasal 311 KUH. Perdata ).
Hak penikmatan tersebut adalah meliputi seluruh harta benda sianak,kecuali yang tersebut pasal 313 KUH.Perdata yaitu :
Ø barang-barang yang diperoleh sianak dari hasil kerja dan usahanya sendiri.
Ø barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya.
Hak penikmatan berakhir apabila:
1. Matinya sianak ( pasal 314 KUH. Perdata )
2. Anak menjadi dewasa.
3. Pencabutan kekuasaan orang tua.
Berakhirnya kekuasaan orang tua.
1. Pencabutan / pemecatan ( on tzet ) atau pembebasan ( onheven ) kekuasaan orng tua.
2. Anak menjadi dewasa (meerderjaring ).
3. Perkawinan bubar.
4. Matinya sianak.
Pencabutan dan Pembebasan Kekuasaan Orang Tua.
Orang tua yang melaksanakan kekuasaan orang tua dapat dicabut /dipecat(onset) kekuasaannya tersebut apabila melakuakan hal-hal yang disebut pasal 319 a ayat 2 KUH. Perdata yaitu :
1. telah menyalah gunakan kekuasaan orang tuanya atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih.
2. berkelakuan buruk.
3. telah mendapat hukuman karena sengaja turut serta melakukan kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam, kekuasaannya.
4. telah mendapat hukuman karena kejahatan dalam bab.13,14,15,18,19,dan 20 KUH.Pidana yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.
5. telah mendapat hukuman badan 2 tahun lamanya ataulebih.
Pencabutan /pemecatan kekuasaan orang tua terjadi dengan putusan Hakim atas permintaan :
1. Orang tua yang lain.
2. Keluarga.
3. Dewan Perwakilan.
4. Kejaksaan.
Disamping pencabutan/pemecatan (onset) maka orang tua yanmg melakukanm kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua atas permintaan dari Dewan Perwakilan atau tuntutan Jaksa dengan alasan sebagai berikut :
1. tidak cakap.
2. tidak mampu menunaikan kewajibannya meme-lihara dan mendidik anak-anaknya. (pasal 319 a ayat 1 KUH. Perdata).
Pencabutan dan Pembebasan Kekuasaan Orang Tua.
1. Pencabutan, mengakibatkan hilangnya hak penik-matan hasil.
Pembebasan tidak menghilangkan hak menikmati hasil.
2. Pencabutan, dilakukan atas permintaan dari orang tua yang lain,keluarga sedarah sampai derajat ke empat, Dewan Perwakilan dan Jaksa.
Pembebasan,hanya diminta oleh Dewan Perwakilan dan Jaksa.
3. Pencabutan, dapat dilakukan terhadap orang tua masing-masing meski ia tidak nyat-nyata melakukan kekuasaan orang tua asal belum kehilangan kekuasaan orang tua.
Pembebasan, hanya dapat dilakukan terhadap orang tua yang telah melakukan kekuasaan orang tua.

Bersambung.....

ANAK (KIND).

post by team mrprab

Menurut KUH. Perdata anak dibedakan atas :
1. Anak sah (wettig kind)
2. Anak tidak sah (on wettig kind)
1. Anak Sah (wettig kind)
Pasal 250 KUH.Perdata mengatakan tiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.
Hukum menetapkan tenggang waktu kandungan yang paling lama yaitu 300 hari dan yang paling pendek 180 hari. Dengan demikian anak sah menurut KUH. Perdata adalah anak yang dilahirkan dalam perkawainana setelah lewat 180 hari sejak perkawinan dilangsungkan atau sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan bubar.
Suami dapat menyangkal sahnya anak itu apabila :
1. Anak itu dilahirkan sebelum 180 hari sejak perkawinan dilangsungkan,(pasal 251 KUH. Perdata)
2. Jika suami dapat membuktikan bahwa ia sejak 300 hari sampai 180 hari tidak mengadakan hubungan dengan istrinya (pasal 252 KUH.Perdata).
3. Anak itu lahir setelah lewat 300 hari sejak putusan pengadilan mengatakan perpisahan meja dan ranjang (pasal 254 KUH.Perdata).
4. Anak itu ahir setelah lewat 300 hari sejak perkawinan bubar (pasal 255 KUH.Perdata).
Tetapi pasal 251 KUH.Perdata mengatakan bahwa anak yang lahir sebelum 180 hari sejak perkawinan tidak dapat disangkal oleh suami apabila :
1. Jka sebelum perkawinan ia telah mengetahui bahwa istrinya hamil.
2. Jika ia hadir dan menanda tangani akta kelahiran anak itu.
3. Jika anak itu mati sewaktu dilahirkan.
Pembuktian Anak Sah.
Menurut pasal 261 KUH.Perdata bukti sahnya seseorang anak tersebut adalah dari akta kelahirannya.
Bila Akta Kelahiran itu tidak ada pembuktiannya dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa atau kenyataan-kenyataan yang disebut dalam pasal 262 KUH.Perdata.
1. Anak itu memakai nama bapaknya.
2. si-bapak memperlakukan dia sebagai anaknya.
3. Masyarakat mengakui dia sebagi anak bapaknya.
4. Saudara-saudaranya mengakui dia sebagai anak si-bapak.
2. Anak Tidak Sah (on wettig kind)
Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Anak ini disebut natuurlijk kind) tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya kecuali setelah diadakan pengesahan atau pengakuan dari orang tuanya.
Pengesahan Anak (wettiging).
Pengesahan anak dapat dilakukan dengan dua cara :
1. Dengan perkawinan kedua orang tuanya.
2. Dengan Surat Pengesahan dari Kepala Negara.
Pasal 272 KUH.Perdata mengatakan :
Apabila seorang anak yang dibuahkan diluar kawin dengan kemuian kawin bapak dan ibunya,akan menjadi anak sah kalaukedua orang tuanya sebelum kawin telah mengakuinya sebagai anaknya atau pengakuan itu dilakukan dalam akta Perkawinan mereka.
Pasal 274 KUH.Perdata mengatakan :
Jika kedua orang tua sebelum atau tatkala sedang melangsungkan perkawinan telah melalaikan mengakui anak-anak mereka diluar kawin maka kelalaian ini dapat diperbaiki dengan Surat Pengesahan (briven van wettiging) dari Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.
Akibat pengesahan ini maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang dilahirkan didalam perkawinan (pasal 277 KUH.perdata).
Pengakuan Anak (erkenning).
Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak diluar kawin tinbul hubungan perdata antara anak dengan bapak dan ibunya (pasal 280 KUH.Perdata).
Pengakuan anak yang diluar kawin dapat dilakukan dalam :
1. Akta kelahiran anak tersebut.
2. Akta waktu perkawinan berlangsung.
3. Akta Otentik.
4. Akta yang dibuat oleh pegawi catatan sipil (pasal 281 KUH.Perdata).
Pengakuan terhadap anak diluar kawin dapat dilakukan oleh pria yang telah berumur 19 tahun bagi anak perempuan boleh mengadakan pengakuan tersebut ewalaupun belum mencapai usia 19 tahun(pasal 282 KUH Perdata).
Terhadap yang dilahirkan karena zina (overspelig) ataupun dalam sumbang (anak yang lahirkan dari hubungan orang yang tidak boleh kawin karena terlalu rapat hubungan keluarga/bloedschnnig) tidak boleh diakui.(pasal 283 KUH.Perdata).
Pengakuan anak diluar kawin dapat dilakukan dengan :
a. Suka rela yaitu pengakuan anak yang mengakibatkan timbulnya hubungan perdat sianak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.
b. Paksaan yaitu seorang anak menggugat seorang bapak atau ibu agar ia disukai sebagai anaknya.
Pasal 285 membuat pembatasan tentang pengakuan anak inni yaitu pengakuan anak luar kawin oleh suami atau istri terhadap seorang anak yang diperoleh suami atau istri dari hubungannya dengan orang lain tidak boleh merugikan suami atau istri serta anak sah dari perkawinan mereka.
Dalam pasal 286 ditentukan bahwa tiap orang yang berkepentingan dapat menentang anak tersebut.
Dengan demikian menurut pasal 285 tersebut anak luar kawin tidak berhak sama sekali terhadap harta warisan dari bapak atu ibunya apabila ada anak sah dari perkawinan yang berlangsung itu.

bersambung.....

Pembubaran Perkawinan.
Pasal 199 menyebutkan 4 cara yang dapat memutuskan perkawinan yaitu :
1. Karena Kematian
2. Karena ketidakhadiran salah-satu suami istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru.
3. Karena keputusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang (scheiding van tafel en bed)
4. karena perceraian.

Putusnya Perkawinan Karena Perpisahan Meja dan Ranjang
Menurut pasal 233 KUH.Perdata suami atau istri dapat menuntut perpisahan meja dan ranjang berdasarkan :
1. Alasan–alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian.
2. Perbuatan-perbuatan diluar batas kepantasan
3. penganiayaan
4. penghinaan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain.
Gugatan ini diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berlaku bagi perceraian perkawinan suami istri tersebut (pasal 234 KUH Perdata).
Perpisahan meja dan ranjang berarti suami istri dibebaskan dari kewajiban untuk berdiam bersama, jadi perkawinan masih tetap ada (pasal 242 KUH.Perdata)
Kalau suami istri yang telah berpisah meja dan ranjang karena alasan yang disebutkan pasal 233 KUH.Perdata maupun atas permintaan kedua belah pihak dan perpisahan itu telah berjalan genap lima tahun tanpa ada perdamaian dari keduanya maka salah satu pihak dapat menarik pihak yang lain kemuka Pengadilan dan Menuntut perkawinan mereka di bubarkan.(Pasal 200 KUH.Perdata).
Perceraian
Perceraian hanya dapat terjadi dengan putusan hakim Tuntutan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri di dalam daerah tempat tinggal suami atau ditempat kediamannya yang sebenarnya.Jika suami tidak tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya,gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal istri sebenarnya (pasal 207 KUH.Perdata).
Perceraian suatu perkawinan tidak boleh terjadi karena ersetujuan suami istri (pasal 208 KUH.Perdata)
Perceraian suatu perkawinan dapat dituntut oleh suami atau istri berdasarkan alasan-alasan yang disebut dalam pasal 209 KUH.Perdata yaitu :
1. salah satu pihak melakukan zinah dengan pihak ketiga.
2. salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dengan I’tikad jahat.
3. mendapat penghukuman pidana penjara selama lima tahun lebih.
4. salah satu pihak melukai berat atau menganiaya yang ainnya senigga membahayakan pihak yang dilukai atau menimbulkan luka-luka yang mem bahayakan.
Hak untuk menuntut perceraian adalah gugur apabila antara suami istri telah terjadi perdamaian atau rujuk(verzoening) Pasal 216 KUH Perdata.

KY Bisa Periksa Hakim Perkara Muchdi PR

Komisi Yudisial (KY) tidak tertutup kemungkinan memeriksa hakim yang menangani perkara Muchdi PR, tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir, yang divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan minggu lalu."Hakim tidak tertutup kemungkinan diperiksa, jika ditemukan adanya pelanggaran," kata Ketua KY, Busyro Muqoddas, usai menerima Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) di Jakarta, Senin.Sejumlah aktivis memprotes putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memvonis bebas mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) itu.KY, kata Busyro, bisa memanggil majelis hakim dalam kasus itu setelah ada bukti-bukti pelanggaran hakim, seperti hukum acara yang tidak ditempuh dengan sebagaimanamestinya."Untuk mengetahui adanya pelanggaran itu, kami harus mempelajari dahulu dari putusan Muchdi PR itu," katanya.Ia mengatakan pihaknya sampai sekarang belum mendapatkan salinan putusan PN Jaksel terkait vonis bebas Muchdi PR. "Kami belum mendapatkan salinan putusannya," katanya.Ia menambahkan, komisioner KY akan mendiskusikan putusan itu apabila sudah menerima salinannya. "Kalau sudah ada putusan, maka kita akan mempelajarinya untuk mengambil langkah lebih lanjut," katanya.Sementara itu, Ketua Kasum Usman Hamid menyatakan, kedatangan Kasum ke KY adalah untuk menanggapi putusan majelis hakim PN Jaksel pada 31 Desember 2008."Putusan majelis hakim itu ada kejanggalan, seperti, metode pembuktian yang dilakukan majelis hakim itu konvensional atau disamakan dengan kasus-kasus pidana biasa," katanya.Padahal, kata dia, tim pencari fakta yang dibentuk presiden pada 2005 sudah jelas-jelas mengatakan pembunuhan aktivis HAM Munir, merupakan kejahatan konspirasi."Kemudian diakui oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Pollycarpus yang dihukum menjadi 20 tahun penjara," katanya.Seharusnya, kata dia, majelis hakim yang menangani perkara Muchdi Pr tersebut, memiliki wawasan yang lebih luas.Hal senada dikatakan oleh istri Munir, Suciwati, yang meminta agar KY melakukan investigasi putusan yang banyak kejanggalan tersebut."Kami meminta KY untuk melakukan investigasi atas putusan itu, karena banyak kejanggalan," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2009

MA Vonis Rohainil Aini Satu Tahun Penjara

Mahkamah Agung (MA) memvonis Chief Secretary Pilot Garuda Indonesia Rohainil Aini, dengan satu tahun penjara karena dianggap membuat surat palsu penugasan Pollycarpus Budihari Priyanto.Hal itu merupakan putusan majelis MA perkara tersebut yang dipimpin Artidjo Alkostar, dengan anggota I Made Tara dan Mansyur Kartayasa, di Jakarta, Selasa."Mengabulkan kasasi JPU (Jaksa Penuntut Umum), mengadili membatalkan putusan pengadilan," kata Artidjo Alkostar.Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, memvonis bebas Rohainil Aini dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.Majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan membuat surat palsu seperti dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP. "Menghukum dengan pidana satu tahun penjara, potong masa tahanan," katanya.Pertimbangan majelis hakim dalam memvonis Rohainil tersebut, kata dia, judex factie (pengadilan tingkat pertama) salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar."Hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu, terdakwa tanpa kewenangan membuat Nota Perubahan Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 atas nama Pollycarpus," katanya.Alasan berikutnya, ia mengatakan terdakwa secara tugas normatif adalah membuat perubahan operasional penerbangan."Hingga surat penugasan terhadap Pollycarpus yang ditandatangani Rohainil Aini, bukan operasional penerbangan dan bukan kewenangan terdakwa," katanya.Ia menambahkan keterangan saksi Pollycarpus yang saling berhubungan dengan keterangan saksi Edi Susanto (manajer kru Garuda) yang menyatakan tanpa ada surat dan nota perubahan dari terdakwa, Pollycarpus tidak bisa terbang ke Singapura.Disebutkan, terdakwa dalam pembuatan dan penandatanganan nota perubahan atas nama chief pilot, Karmel Sembiring, yang sebelumnya tanpa melakukan konfirmasi atau izin Karmel melainkan atas nama Pollycarpus.(*) mrprab/ant
COPYRIGHT © 2009

Suciwati Harapkan DPR Tuntaskan Kasus Munir

Istri (alm) Munir, Suciwati berharap kalangan DPR mendorong penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sehingga terungkap para aktor intelektualnya.Hal itu ditegaskan Suciwati saat rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) Persatuan advokad Indonesia (Peradi) dengan komisi III DPR (bidang hukum) di gedung DPR Jakarta, Selasa."Kasus ini sudah memasuki tahun kelima, tapi proses hukumnya masih tersndat-sendat," ujar Suciwati.Dikemukakannya pula bahwa Presiden Yudhoyono selama ini selalu mengatakan bahwa penyelesaian kasus pembunuhan Munir telah diserahkan pada proses hukum.Karenanya, ia menambahkan, pihaknya berharap kalangan DPR mendorong pengungkapan kasus tersebut sampai keakar-akarnya.Di tempat yang sama, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) juga mendesak agar Komisi III turut serta mengontrol upaya penuntasan kasus pembunuhan Munir itu.Melalui mekanisme kerja yang ada di DPR, Kasum mendorong agar empat institusi yang terkait dengan pengusutan kasus Munir, yakni BIN, Mabes Polri, Kejaksaan Agung serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing.Selain itu, Ormas itu juga mendorong agar proses pengadilan kasus itu dilakukan secra terbuka dan akuntabel serta mengabdi pada kebenaran.Jangan rugikan masyarakat pencari keadilanSementara itu sejumlah fungsionaris Peradi meminta dukungan politik pada Komisi III agar organisasi itu diakui sebagai satu-satunya wadah para pengacara sesuai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.Presiden, Menkum dan HAM serta Mahkamah Konstitusi, ujar Ketua umum Peradi Otto Hasibuan, telah secara tegas mengakui eksistensi Peradi.Namun sikap tegas itu, ujarnya, tidak diikuti Mahkamah Agung yang masih mengakui pula keabsahan Kongres Advokad Indonesia (KAI). "Karenanya dibutuhkan dukungan politik DPR terhadap eksistensi Peradi sebagai organisasi tunggal profesi advokad," ujarnya.Lebih lanjut Otto menjelaskan bahwa adanya dualisme terhadap organisasi telah menyulitkan kontrol terhadap prilaku para advokad dan hal tersebut akan merugikan masyarakat."Peradi adalah organ negara dan bukan paguyuban pengacara. Karenanya kalau MA membiarkan polemik ini terus terjadi, maka yang dirugikan adalah masyarakat pencari keadilan," ujarnya. (*)mrprab (ANT)
COPYRIGHT © 2009

PEMISAHAN HARTA BENDA

1. Pemisahan Harta Benda.
Pasal 186 KUH.Perdata mengatakan istri dapat meminta pemisahan harta perkawinan dengan alasan sebagai berikut :
a. Suami karena kelakuan yang nyata tidak baik memboroskan harta kekayaan persatuan.
b. Karena tidak ada ketertiban dari suami mengurus hartanya sendiori sedangkan yang menjadi hak istri akan kabur atau lenyap.
c. Karena kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta kawein istri sehingga khawatir harta ini akan menjadi lenyap.
Pemisahan harta atas pemufakatan suami istri adalah dilarang. Permintaan pemisahan kekayaan ini harus diumumkan secara terang - terangan agar kreditur suami dapat mengetahuinya dan ia boleh mencampuri tuntutan ini.
Selama perkara sedang berjalan istri dapat meminta pada hakim agar harta itu di lak (vergezeling) atau di situ (conservatoir beslag) atas benda bergerak dan tidak bergerak.
Akibat pemisahan harta ini istri cakap melakukan apa saja terhadap hartanya, suami tidak lagi bertanggung jawab atas harta istrinya.
Pemisahan harta dapat dipulihkan kembali dengan persetujuan suami istri yang dibuat dalam akta otentik.

2. Perjanjian Kawin (huwelijks voorwaarden).
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan mereka. Pada umumnya perkawinan mengakibatkan persatuan harta kekayaan. Maka untuk mengadakan penyimpangan terhadap hal ini sebbelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain.
Para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian kawain yang mereka perbuat. Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu :
1. Persatuan untung rugi (gemeenschap van wins en verlies) pasal 155 KUH.Perdata.
2. Persatuan hasil dan keuntungan (gemeenschap van vruchten en incomsten) pasal 164 KUH.Perdata.
Dalam perjajian kawin ada kalanya pihak ketiga dapat juga ikut serta dalam hal pihak ketiga memberi suatu hadiah dalam perkawinan dengan ketentuan hadiah itu tidak boleh jatuh dalam persatuan harta kekayaan.
Isi Perjanjian Kawin.
Pada azasnya para pihak menentukan isi perjajian kawin dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUH.Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :
1. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 139 KUH.Perdata.
2. Dalam Perjajian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
à Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (maritale macht) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
à Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua(ouderlijk macht) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anank atau pendidikan anak.
à Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (pasal 140 KUH.Perdata).
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.(pasal 141 KUH.Perdata)
4. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (pasal 142 KUH.Perdata)
5. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.(pasal 143 KUH. Perdata)
Perjanjian kawin harus diibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (van rechtswege nietig). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.
Misal perjanjian kawin baru berlaku setelah lahir anak. (pasal 147 KUH.Perdata).
Setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin tidak boleh dirubah dengan cara bagaimanapun (pasal 149 KUH.Perdata) dan berlakunya sampai perkawinan berakhir kecuali istri maeminta pemisahan harta kekayaan atau dalam hal perpisahan meja dan ranjang.

Kewenangan Membuat Perjanjian Kawin.
Pasal 151 KUH.Perdata mengatakan syarat untuk membuat perjanjian kawin.
1. Harus sudah cakap untuk mengadakan perkawinan (pasal 29 KUH.Perdata)
2. Harus dibuat dengan bantuan (bijstand) orang-orang yang memberi izin untuk kawin misalnya orang tua atau wali dsb.
Berlakunya perjanjian kawin bagi pihak ketiga adalah sejak diaftarkan di peniteraan Pengadilan Negeri (pasal 152 KUH.Perdata).

BERSAMBUNG...