KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 183/PMK.05/2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Baca Selengkapnya>>>
Rabu, 01 Juni 2011
PERATURAN : PERPAJAKAN
TELAH TERBIT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto...
Senin, 23 Mei 2011
MK Tolak Uji Materi UU Penertiban Judi
JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pengujian Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang meminta legalisasi judi di Indonesia. "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Rabu.
Menurut Mahfud didampingi delapan hakim konstitusi, dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum. Uji materi UU Penertiban Judi ini diajukan oleh Suyud (buruh) dan Mr Liem Dat Kui (wiraswasta) mengajukan gugatan untuk melegalisasi perjudian di Indonesia karena dapat menjadi sarana pembangunan bangsa.
Dalam permohonannya, pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Farhat Abbas, menyatakan kegiatan perjudian harus dilihat secara komprehensif yang dapat melahirkan berbagai jenis bisnis seperti perhotelan, pertokoan, jasa boga transportasi dan bisnis rekreatif lainnya.
Pemohon juga mendalilkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat pluralisme, transparansi, supremasi hukum dan demokratis, sehingga pandangan atas masalah perjudian dapat diluruskan dari kekangan konstitusional dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berkarya secara kreatif.
Pemohon meminta dilakukan pembatasan bersyarat dengan dikecualikan bagi warga negara, di mana permainan judi sudah merupakan tradisi atau kebiasaan bermain judi dilokalisir. Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan melokalisasi aktivitas perjudian berarti mengabaikan fatwa para ulama dan pemuka agama yang tidak sependapat dengan pembiaran kegiatan judi.
"Apa yang terjadi di Malaysia tidaklah harus diikuti oleh bangsa dan negara Indonesia, sekalipun sama-sama berpenduduk mayoritas muslim," kata Hamdan. MK juga menilai sebagai bangsa yang religius, moralitas seharusnya lebih diutamakan daripada pendapatan pajak yang banyak tetapi diperoleh dari kegiatan yang dilarang agama.
"Pengalaman pada masa dilegalisasinya perjudian banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri, anak-anak putus sekolah, banyak keluarga yang jatuh miskin dan melarat akibat permainan judi," tambahnya. MK juga menegaskan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan adalah benar, tetapi tidak berarti membenarkan hukum menjadi alat pembaruan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang hidup dalam masyarakat.
Norma hukum yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai kausa yang tidak halal dan hal itu berarti harus dibatalkan. Tentang dalil permainan judi sudah menjadi budaya dan tradisi sebagian masyarakat Indonesia, MK menyatakan bahwa larangan atau kriminalisasi perjudian dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
"Nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama," kata Hamdan. Jika pun ada bentuk permainan yang merupakan bagian dari ritual ajaran agama seperti disebutkan oleh para Pemohon, namun tidak dengan sendirinya merupakan perjudian apabila tidak diikuti dengan pertaruhan yang mengandung untung-untungan.
Mahkamah menilai larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan dan tidak menghalangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga tidak menghalangi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil karena menurut nilai yang diterima oleh masyarakat, berjudi adalah perbuatan yang tidak baik.
Redaktur: Krisman Purwoko
Sumber: antara
Menurut Mahfud didampingi delapan hakim konstitusi, dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum. Uji materi UU Penertiban Judi ini diajukan oleh Suyud (buruh) dan Mr Liem Dat Kui (wiraswasta) mengajukan gugatan untuk melegalisasi perjudian di Indonesia karena dapat menjadi sarana pembangunan bangsa.
Dalam permohonannya, pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Farhat Abbas, menyatakan kegiatan perjudian harus dilihat secara komprehensif yang dapat melahirkan berbagai jenis bisnis seperti perhotelan, pertokoan, jasa boga transportasi dan bisnis rekreatif lainnya.
Pemohon juga mendalilkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat pluralisme, transparansi, supremasi hukum dan demokratis, sehingga pandangan atas masalah perjudian dapat diluruskan dari kekangan konstitusional dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berkarya secara kreatif.
Pemohon meminta dilakukan pembatasan bersyarat dengan dikecualikan bagi warga negara, di mana permainan judi sudah merupakan tradisi atau kebiasaan bermain judi dilokalisir. Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan melokalisasi aktivitas perjudian berarti mengabaikan fatwa para ulama dan pemuka agama yang tidak sependapat dengan pembiaran kegiatan judi.
"Apa yang terjadi di Malaysia tidaklah harus diikuti oleh bangsa dan negara Indonesia, sekalipun sama-sama berpenduduk mayoritas muslim," kata Hamdan. MK juga menilai sebagai bangsa yang religius, moralitas seharusnya lebih diutamakan daripada pendapatan pajak yang banyak tetapi diperoleh dari kegiatan yang dilarang agama.
"Pengalaman pada masa dilegalisasinya perjudian banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri, anak-anak putus sekolah, banyak keluarga yang jatuh miskin dan melarat akibat permainan judi," tambahnya. MK juga menegaskan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan adalah benar, tetapi tidak berarti membenarkan hukum menjadi alat pembaruan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang hidup dalam masyarakat.
Norma hukum yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai kausa yang tidak halal dan hal itu berarti harus dibatalkan. Tentang dalil permainan judi sudah menjadi budaya dan tradisi sebagian masyarakat Indonesia, MK menyatakan bahwa larangan atau kriminalisasi perjudian dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
"Nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama," kata Hamdan. Jika pun ada bentuk permainan yang merupakan bagian dari ritual ajaran agama seperti disebutkan oleh para Pemohon, namun tidak dengan sendirinya merupakan perjudian apabila tidak diikuti dengan pertaruhan yang mengandung untung-untungan.
Mahkamah menilai larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan dan tidak menghalangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga tidak menghalangi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil karena menurut nilai yang diterima oleh masyarakat, berjudi adalah perbuatan yang tidak baik.
Redaktur: Krisman Purwoko
Sumber: antara
Uji Materi UU Pornografi Ditolak
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Pornografi. Gugatan UU tersebut diajukan oleh advokat, Farhat Abbas terkait dengan beredarnya video porno Ariel beberapa waktu lalu.
Ketua MK, Mahfud MD, mengatakan dalil pemohon tidak beralasan hukum. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud dalam sidang putusan di Gedung MK, Selasa (26/4).
Dalam permohonannya, Farhat menyatakan pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 dengan penjelasannya saling bertentangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena itu bertentangan dengan pasal 28D UUD. Menurut dia, pasal tersebut memberi celah bagi pelaku pornografi untuk lolos dari jeratan hukum.
Ia menuturkan dalam negara yang beragama, nilai-nilai moral harus tercermin dalam tingkah laku setiap warganya bukan malah melegalkan perbuatan pornografi dengan alasan untuk kepentingan sendiri.
Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Pasal 6 yang menyatakan, “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”, dan Penjelasan Pasal 6 yang menyatakan, “Larangan ‘memiliki’ atau ‘menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.
Hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi, mengatakan antara pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 serta penjelasannya bukan hal yang bertentangan, melainkan hanya pembatasan. “Kalau diperhatikan dengan cermat redaksi Pasal 4 ayat (1) yaitu larangan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan merupakan perbuatan-perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga dalam penjelasannya khusus kata “membuat” diberi pembatasan bahwa yang dimaksud adalah tidak termasuk “membuat” untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri,” papar Fadlil. (sumber REPUBLIKA)
Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Reporter: Yogie Respati
Ketua MK, Mahfud MD, mengatakan dalil pemohon tidak beralasan hukum. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud dalam sidang putusan di Gedung MK, Selasa (26/4).
Dalam permohonannya, Farhat menyatakan pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 dengan penjelasannya saling bertentangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena itu bertentangan dengan pasal 28D UUD. Menurut dia, pasal tersebut memberi celah bagi pelaku pornografi untuk lolos dari jeratan hukum.
Ia menuturkan dalam negara yang beragama, nilai-nilai moral harus tercermin dalam tingkah laku setiap warganya bukan malah melegalkan perbuatan pornografi dengan alasan untuk kepentingan sendiri.
Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Pasal 6 yang menyatakan, “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”, dan Penjelasan Pasal 6 yang menyatakan, “Larangan ‘memiliki’ atau ‘menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.
Hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi, mengatakan antara pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 serta penjelasannya bukan hal yang bertentangan, melainkan hanya pembatasan. “Kalau diperhatikan dengan cermat redaksi Pasal 4 ayat (1) yaitu larangan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan merupakan perbuatan-perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga dalam penjelasannya khusus kata “membuat” diberi pembatasan bahwa yang dimaksud adalah tidak termasuk “membuat” untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri,” papar Fadlil. (sumber REPUBLIKA)
Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Reporter: Yogie Respati
Kamis, 12 Mei 2011
Menantu Sultan HBX Dilaporkan ke Polisi
Jogja Art Share (JAS) melaporkan Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro, yang tak lain menantu Sri Sultan Hamengku Buwono X, ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wironegoro dilaporkan selaku Direktur Eksekutif Jogja National Museum (JNM) terkait hilangnya artefak Merapi yang pernah dipamerkan di Jogja National Museum (JNM).
Kuss Indarto, seniman yang terlibat dalam kepanitiaan Jogja Art Share (JAS), mengatakan kepada VIVAnews.com, pihaknya melaporkan KPH Wironegoro selaku Direktur Eksekutif JNM ke Polda pada hari Rabu, 16 Februari 2011. "Diduga kuat JNM telah membakar dan menjual artefak korban Merapi milik warga Dusun Ngepringan, Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, yang dipinjam dan dipamerkan oleh pihak Jogja Art Share," kata dia.
Namun hingga saat ini kasus tersebut belum ditindaklanjuti oleh kepolisian, sebab Polda DIY menanyakan bukti artefak tersebut. Pihak JAS keberatan. "Barang itu sudah dijual dan dibakar, kok ditanya barang buktinya," Kuss mempertanyakan.
Kuss menjelaskan pihak JNM selama ini lepas tangan dan menyatakan itu masalah JAS sebagai panitia pameran. "Kami sudah menemui Beliau (KPH Wironegoro), tapi dia bilang bukan tanggung jawabnya."
Artefak korban Merapi seperti mobil, motor dan barang-barang besi lainya seberat 660 kg, yang hangus terkena awan panas pada letusan 2010 lalu, dijual senilai Rp1,76 juta. Pihak pembeli sudah mengakui soal ini berikut bukti tertulisnya. Pembeli itu adalah Heri, warga Nitikan Jogja. Dia lalu menjualnya ke Toro, warga Prambanan, dan terakhir dilebur di Surabaya.
Bukti kwitansi penjualan ada di tangan satpam JNM. Menurut Kuss, setelah didesak satpam mengaku "disuruh Bapak (KPH Wironegoro)".
Menurut taksiran Kuss, artefak-artefak itu sebetulnya bernilai Rp1,2 miliar. "Kami menganggap itu sebagai karya seni. Itu akan dipamerkan di Museum Antropologi Dresden Jerman," katanya.
Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, saat dihubungi VIVAnews.com, belum bersedia memberi keterangan terkait kasus ini.
Adapun kuasa hukum JNM, Susantio, mengatakan hingga saat ini belum ada panggilan dari pihak kepolisian. "Belum ada tindak lanjut dari polisi," kata dia.
Terkait barang-barang artefak itu, Susantio mengatakan JNM tidak pernah menjual barang-barang yang dititipkan JAS. "Di sini (JNM) tidak ada daftar penitipan itu. Kalau JAS menitipkan, harusnya ada daftarnya," ujarnya.
Susantio mengakui artefak itu pernah dipamerkan di JNM. "Pasca pameran pihak JAS menitipkan dalam waktu sebulan. Setelah sebulan kami (JNM) menyuruh ambil barang-barang itu, tapi alasannya lagi di luar kota," katanya.
Ia menambahkan barang itu sudah lepas dari tanggung jawab JNM. "Kalau ada yang membakar dan menjualnya, itu bukan dari pihak JNM." (Laporan Erick Tanjung, Yogyakarta | kd)..dikutip :
• VIVAnews
Kuss Indarto, seniman yang terlibat dalam kepanitiaan Jogja Art Share (JAS), mengatakan kepada VIVAnews.com, pihaknya melaporkan KPH Wironegoro selaku Direktur Eksekutif JNM ke Polda pada hari Rabu, 16 Februari 2011. "Diduga kuat JNM telah membakar dan menjual artefak korban Merapi milik warga Dusun Ngepringan, Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, yang dipinjam dan dipamerkan oleh pihak Jogja Art Share," kata dia.
Namun hingga saat ini kasus tersebut belum ditindaklanjuti oleh kepolisian, sebab Polda DIY menanyakan bukti artefak tersebut. Pihak JAS keberatan. "Barang itu sudah dijual dan dibakar, kok ditanya barang buktinya," Kuss mempertanyakan.
Kuss menjelaskan pihak JNM selama ini lepas tangan dan menyatakan itu masalah JAS sebagai panitia pameran. "Kami sudah menemui Beliau (KPH Wironegoro), tapi dia bilang bukan tanggung jawabnya."
Artefak korban Merapi seperti mobil, motor dan barang-barang besi lainya seberat 660 kg, yang hangus terkena awan panas pada letusan 2010 lalu, dijual senilai Rp1,76 juta. Pihak pembeli sudah mengakui soal ini berikut bukti tertulisnya. Pembeli itu adalah Heri, warga Nitikan Jogja. Dia lalu menjualnya ke Toro, warga Prambanan, dan terakhir dilebur di Surabaya.
Bukti kwitansi penjualan ada di tangan satpam JNM. Menurut Kuss, setelah didesak satpam mengaku "disuruh Bapak (KPH Wironegoro)".
Menurut taksiran Kuss, artefak-artefak itu sebetulnya bernilai Rp1,2 miliar. "Kami menganggap itu sebagai karya seni. Itu akan dipamerkan di Museum Antropologi Dresden Jerman," katanya.
Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, saat dihubungi VIVAnews.com, belum bersedia memberi keterangan terkait kasus ini.
Adapun kuasa hukum JNM, Susantio, mengatakan hingga saat ini belum ada panggilan dari pihak kepolisian. "Belum ada tindak lanjut dari polisi," kata dia.
Terkait barang-barang artefak itu, Susantio mengatakan JNM tidak pernah menjual barang-barang yang dititipkan JAS. "Di sini (JNM) tidak ada daftar penitipan itu. Kalau JAS menitipkan, harusnya ada daftarnya," ujarnya.
Susantio mengakui artefak itu pernah dipamerkan di JNM. "Pasca pameran pihak JAS menitipkan dalam waktu sebulan. Setelah sebulan kami (JNM) menyuruh ambil barang-barang itu, tapi alasannya lagi di luar kota," katanya.
Ia menambahkan barang itu sudah lepas dari tanggung jawab JNM. "Kalau ada yang membakar dan menjualnya, itu bukan dari pihak JNM." (Laporan Erick Tanjung, Yogyakarta | kd)..dikutip :
• VIVAnews
JABATAN SULTAN DIPERPANJANG
Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dari keluarga Keraton Yogyakarta menilai, pemerintah pusat tidak menghormati Keraton dan masyarakat Yogyakarta atas perpanjangan masa jabatan Sri Sultan HB X selama dua tahun. "Itu adalah pelecehan," kata adik Prabukusumo kepada VIVAnews.com.
Menurut adik tiri Sultan ini, perpanjangan masa jabatan itu tidak sah, karena tidak ada landasan hukumnya. "Kalau perpanjangannya satu tahun, dua tahun, ataupun tiga tahun," ujarnya.
Ia menambahkan, alasan pemerintah pusat atas perpanjangan masa jabatan dua tahun untuk sosialisasi hasil RUU Keistimewaan (RUUK), itu juga salah. "Karena RUUK ini bisa panjang, bisa cepat. Kalau hasil RUU ini adalah 'Penetapan' mungkin bisa cepat, tapi kalau hasilnya pemilihan, itu pasti lama," jelas dia.
Sementara itu, kalau hasil RUUK itu adalah pemilihan, kata Gusti Prabu, rakyat Yogyakarta akan marah dan akan maju ke Mahkamah Konstitusi.
Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X diperpanjang lagi dua tahun atau hingga 2013 mendatang. Perpanjangan masa jabatan itu merupakan hasil konsultasi tim delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Hasil pertemuan Tim Delegasi dengan Kemendagri pada 4-5 Mei adalah bahwa masa Jabatan Gubernur DIY yang berakhir pada 9 Oktober 2011 diperpanjang hingga 9 Oktober 2013," kata Ketua Tim Delegasi, Janu Ismadi, pekan lalu.
Dengan keputusan itu, Gubernur DIY tidak perlu membuat laporan pertanggungjawaban pada Oktober mendatang. "Sebab, Kemendagri meyakini, Rancangan Undang-Undang Keistimewaan akan ditetapkan pada bulan Juni-Juli mendatang," kata Janu anggota DPRD DIY dari Fraksi Golkar, yang juga menjadi ketua delegasi ini.
Pertemuan dengan pihak Kemendagri itu, katanya, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 2008 tentang Masa Jabatan Gubernur DIY.
Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, kata Janu, waktu dua tahun itu merupakan masa transisi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mempersiapkan diri dan persiapan pergantian di 2013. Sebab,"Undang-undang Keistimewaan berlaku sah dan efektif pada tahun 2013," jelasnya. (eh)
dikutip:
Laporan: Erick Tanjung/Yogyakarta• VIVAnews
Menurut adik tiri Sultan ini, perpanjangan masa jabatan itu tidak sah, karena tidak ada landasan hukumnya. "Kalau perpanjangannya satu tahun, dua tahun, ataupun tiga tahun," ujarnya.
Ia menambahkan, alasan pemerintah pusat atas perpanjangan masa jabatan dua tahun untuk sosialisasi hasil RUU Keistimewaan (RUUK), itu juga salah. "Karena RUUK ini bisa panjang, bisa cepat. Kalau hasil RUU ini adalah 'Penetapan' mungkin bisa cepat, tapi kalau hasilnya pemilihan, itu pasti lama," jelas dia.
Sementara itu, kalau hasil RUUK itu adalah pemilihan, kata Gusti Prabu, rakyat Yogyakarta akan marah dan akan maju ke Mahkamah Konstitusi.
Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X diperpanjang lagi dua tahun atau hingga 2013 mendatang. Perpanjangan masa jabatan itu merupakan hasil konsultasi tim delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Hasil pertemuan Tim Delegasi dengan Kemendagri pada 4-5 Mei adalah bahwa masa Jabatan Gubernur DIY yang berakhir pada 9 Oktober 2011 diperpanjang hingga 9 Oktober 2013," kata Ketua Tim Delegasi, Janu Ismadi, pekan lalu.
Dengan keputusan itu, Gubernur DIY tidak perlu membuat laporan pertanggungjawaban pada Oktober mendatang. "Sebab, Kemendagri meyakini, Rancangan Undang-Undang Keistimewaan akan ditetapkan pada bulan Juni-Juli mendatang," kata Janu anggota DPRD DIY dari Fraksi Golkar, yang juga menjadi ketua delegasi ini.
Pertemuan dengan pihak Kemendagri itu, katanya, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 2008 tentang Masa Jabatan Gubernur DIY.
Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, kata Janu, waktu dua tahun itu merupakan masa transisi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mempersiapkan diri dan persiapan pergantian di 2013. Sebab,"Undang-undang Keistimewaan berlaku sah dan efektif pada tahun 2013," jelasnya. (eh)
dikutip:
Laporan: Erick Tanjung/Yogyakarta• VIVAnews
Berita yang menyakitkan sudah menjadi hal yang biasa.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami imunitas (kebal) terhadap rasa sakit. Hal ini disebabkan demokrasi yang tidak terkendali, dan tidak diimbangi kedaulatan hukum.
"Sehingga terjadi imunitas yaitu penyakit kebal yang berbahaya, kebal dari rasa sakit yang sebenarnya menyakitkan dan mematikan" paparnya usai berdiskusi dengan KNPI di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 12 Mei 2011.
Lantas contoh penyakit apa yang dimaksud Mahfud?
Pertama, Masyarakat Indonesia sekarang merasa tidak begitu kaget lagi kalau ada korupsi yang besar karena hampir setiap hari disuguhi berita-berita korupsi baru. Ketika ada korupsi, masyarakat kaget. Namun kekagetan itu belum hilang, sudah ada berita korupsi lain lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga rasa kaget itu mulai berkurang. "Lalu kita menganggap korupsi itu biasa dan yang melakukan korupsi itu sudah hal biasa," ujarnya.
Kedua, penyakit akan ancaman keutuhan NKRI. Berita yang menyakitkan sudah menjadi hal yang biasa dan itu berbahaya untuk masa depan bangsa. Ia bahkan menjamin jika bangsa Indonesia terus menerus seperti saat ini maka tidak akan berumur panjang.
"Kalau keadaan akan begini terus dan tidak melakukan apa-apa untuk maka umur Indonesia mungkin tidak sampai seratus tahun. Korupsi dianggap hal yang biasa," ujarnya.• (VIVAnews)
"Sehingga terjadi imunitas yaitu penyakit kebal yang berbahaya, kebal dari rasa sakit yang sebenarnya menyakitkan dan mematikan" paparnya usai berdiskusi dengan KNPI di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 12 Mei 2011.
Lantas contoh penyakit apa yang dimaksud Mahfud?
Pertama, Masyarakat Indonesia sekarang merasa tidak begitu kaget lagi kalau ada korupsi yang besar karena hampir setiap hari disuguhi berita-berita korupsi baru. Ketika ada korupsi, masyarakat kaget. Namun kekagetan itu belum hilang, sudah ada berita korupsi lain lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga rasa kaget itu mulai berkurang. "Lalu kita menganggap korupsi itu biasa dan yang melakukan korupsi itu sudah hal biasa," ujarnya.
Kedua, penyakit akan ancaman keutuhan NKRI. Berita yang menyakitkan sudah menjadi hal yang biasa dan itu berbahaya untuk masa depan bangsa. Ia bahkan menjamin jika bangsa Indonesia terus menerus seperti saat ini maka tidak akan berumur panjang.
"Kalau keadaan akan begini terus dan tidak melakukan apa-apa untuk maka umur Indonesia mungkin tidak sampai seratus tahun. Korupsi dianggap hal yang biasa," ujarnya.• (VIVAnews)
Langganan:
Postingan (Atom)
