PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.03/2011 tanggal 4 April 2011, tentang PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN silahkan baca selengkapnya >>disini
Rabu, 01 Juni 2011
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Direvisi
Menteri Keuangan merevisi peraturan tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2011. Salinan PMK Nomor 16/PMK.03/2011 yang diperoleh di Jakarta, Selasa (8/2/2011), menyebutkan, peraturan itu akan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. PMK itu diundangkan pada 24 Januari 2011.
Salah satu pertimbangan penerbitan PMK baru itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memberikan kepastian hukum dalam rangka penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Peraturan baru ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku dua PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan PMK Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Pasal 2 PMK itu menetapkan kondisi kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM yang dapat dikembalikan antara lain pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Selain itu pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh MA. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, dan pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.
Selain itu pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak.
Sementara kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam hal antara lain terdapat PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPP) PBB, PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB, PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi.
Pada ketentuan peralihan PMK itu disebutkan bahwa dengan berlakunya PMK itu, kelebihan pembayaran PPh, PPN dan atau PPnBM yang telah diperhitungkan dengan utang PBB dan belum diselesaikan sampai dengan berlakunya PMK ini, diselesaikan dengan cara kompensasi berdasarkan PMK ini. Sumber: Kompas.com
Salah satu pertimbangan penerbitan PMK baru itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memberikan kepastian hukum dalam rangka penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Peraturan baru ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku dua PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan PMK Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Pasal 2 PMK itu menetapkan kondisi kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM yang dapat dikembalikan antara lain pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Selain itu pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh MA. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, dan pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.
Selain itu pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak.
Sementara kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam hal antara lain terdapat PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPP) PBB, PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB, PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi.
Pada ketentuan peralihan PMK itu disebutkan bahwa dengan berlakunya PMK itu, kelebihan pembayaran PPh, PPN dan atau PPnBM yang telah diperhitungkan dengan utang PBB dan belum diselesaikan sampai dengan berlakunya PMK ini, diselesaikan dengan cara kompensasi berdasarkan PMK ini. Sumber: Kompas.com
PERATURAN : PERPAJAKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 183/PMK.05/2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak..selengkapnya klik >>disini
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak..selengkapnya klik >>disini
PERATURAN : PERPAJAKAN (terbaru)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-5/PJ/2011
Tata Cara Pengajuan Dan Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Seharusnya Tidak Terutang Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri
baca selengkapnya >>disini
PERATURAN : PERPAJAKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 183/PMK.05/2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Baca Selengkapnya>>>
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Baca Selengkapnya>>>
PERATURAN : PERPAJAKAN
TELAH TERBIT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto...
Senin, 23 Mei 2011
MK Tolak Uji Materi UU Penertiban Judi
JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pengujian Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang meminta legalisasi judi di Indonesia. "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Rabu.
Menurut Mahfud didampingi delapan hakim konstitusi, dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum. Uji materi UU Penertiban Judi ini diajukan oleh Suyud (buruh) dan Mr Liem Dat Kui (wiraswasta) mengajukan gugatan untuk melegalisasi perjudian di Indonesia karena dapat menjadi sarana pembangunan bangsa.
Dalam permohonannya, pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Farhat Abbas, menyatakan kegiatan perjudian harus dilihat secara komprehensif yang dapat melahirkan berbagai jenis bisnis seperti perhotelan, pertokoan, jasa boga transportasi dan bisnis rekreatif lainnya.
Pemohon juga mendalilkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat pluralisme, transparansi, supremasi hukum dan demokratis, sehingga pandangan atas masalah perjudian dapat diluruskan dari kekangan konstitusional dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berkarya secara kreatif.
Pemohon meminta dilakukan pembatasan bersyarat dengan dikecualikan bagi warga negara, di mana permainan judi sudah merupakan tradisi atau kebiasaan bermain judi dilokalisir. Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan melokalisasi aktivitas perjudian berarti mengabaikan fatwa para ulama dan pemuka agama yang tidak sependapat dengan pembiaran kegiatan judi.
"Apa yang terjadi di Malaysia tidaklah harus diikuti oleh bangsa dan negara Indonesia, sekalipun sama-sama berpenduduk mayoritas muslim," kata Hamdan. MK juga menilai sebagai bangsa yang religius, moralitas seharusnya lebih diutamakan daripada pendapatan pajak yang banyak tetapi diperoleh dari kegiatan yang dilarang agama.
"Pengalaman pada masa dilegalisasinya perjudian banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri, anak-anak putus sekolah, banyak keluarga yang jatuh miskin dan melarat akibat permainan judi," tambahnya. MK juga menegaskan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan adalah benar, tetapi tidak berarti membenarkan hukum menjadi alat pembaruan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang hidup dalam masyarakat.
Norma hukum yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai kausa yang tidak halal dan hal itu berarti harus dibatalkan. Tentang dalil permainan judi sudah menjadi budaya dan tradisi sebagian masyarakat Indonesia, MK menyatakan bahwa larangan atau kriminalisasi perjudian dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
"Nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama," kata Hamdan. Jika pun ada bentuk permainan yang merupakan bagian dari ritual ajaran agama seperti disebutkan oleh para Pemohon, namun tidak dengan sendirinya merupakan perjudian apabila tidak diikuti dengan pertaruhan yang mengandung untung-untungan.
Mahkamah menilai larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan dan tidak menghalangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga tidak menghalangi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil karena menurut nilai yang diterima oleh masyarakat, berjudi adalah perbuatan yang tidak baik.
Redaktur: Krisman Purwoko
Sumber: antara
Menurut Mahfud didampingi delapan hakim konstitusi, dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum. Uji materi UU Penertiban Judi ini diajukan oleh Suyud (buruh) dan Mr Liem Dat Kui (wiraswasta) mengajukan gugatan untuk melegalisasi perjudian di Indonesia karena dapat menjadi sarana pembangunan bangsa.
Dalam permohonannya, pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Farhat Abbas, menyatakan kegiatan perjudian harus dilihat secara komprehensif yang dapat melahirkan berbagai jenis bisnis seperti perhotelan, pertokoan, jasa boga transportasi dan bisnis rekreatif lainnya.
Pemohon juga mendalilkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat pluralisme, transparansi, supremasi hukum dan demokratis, sehingga pandangan atas masalah perjudian dapat diluruskan dari kekangan konstitusional dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berkarya secara kreatif.
Pemohon meminta dilakukan pembatasan bersyarat dengan dikecualikan bagi warga negara, di mana permainan judi sudah merupakan tradisi atau kebiasaan bermain judi dilokalisir. Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan melokalisasi aktivitas perjudian berarti mengabaikan fatwa para ulama dan pemuka agama yang tidak sependapat dengan pembiaran kegiatan judi.
"Apa yang terjadi di Malaysia tidaklah harus diikuti oleh bangsa dan negara Indonesia, sekalipun sama-sama berpenduduk mayoritas muslim," kata Hamdan. MK juga menilai sebagai bangsa yang religius, moralitas seharusnya lebih diutamakan daripada pendapatan pajak yang banyak tetapi diperoleh dari kegiatan yang dilarang agama.
"Pengalaman pada masa dilegalisasinya perjudian banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri, anak-anak putus sekolah, banyak keluarga yang jatuh miskin dan melarat akibat permainan judi," tambahnya. MK juga menegaskan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan adalah benar, tetapi tidak berarti membenarkan hukum menjadi alat pembaruan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang hidup dalam masyarakat.
Norma hukum yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai kausa yang tidak halal dan hal itu berarti harus dibatalkan. Tentang dalil permainan judi sudah menjadi budaya dan tradisi sebagian masyarakat Indonesia, MK menyatakan bahwa larangan atau kriminalisasi perjudian dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
"Nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama," kata Hamdan. Jika pun ada bentuk permainan yang merupakan bagian dari ritual ajaran agama seperti disebutkan oleh para Pemohon, namun tidak dengan sendirinya merupakan perjudian apabila tidak diikuti dengan pertaruhan yang mengandung untung-untungan.
Mahkamah menilai larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan dan tidak menghalangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga tidak menghalangi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil karena menurut nilai yang diterima oleh masyarakat, berjudi adalah perbuatan yang tidak baik.
Redaktur: Krisman Purwoko
Sumber: antara
Langganan:
Postingan (Atom)
