JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar
menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait antisipasi pelaksanaan upah
minimum tahun 2013. Surat edaran Nomor 248/Men/PHIJSK-PJS/XII/2012 yang
ditujukan kepada 33 Gubernur di seluruh Indonesia diterbitkan tanggal 17
Desember 2012.
BERNOSTALGIA DENGAN SEJARAH MEMBUAT HIDUP INI TERNYATA LEBIH BERWARNA DAN BERGAIRAH..Blog ini hanya mencoba mengajak generasi baru PENERUS untuk dapat mengerti arti bahwa "DEMI MASA" TERNYATA tanpa masa lalu tiada masa kini..dan membandingkan aturan-aturan masa lalu itu tiada bersalah..RAIHLAH ILMUnya PERGUNAKAN UNTUK PERBAIKAN BANGSA..semoga bermanfaat.(Prabudi Gunawan,ST,SH)
Senin, 17 Desember 2012
Rabu, 17 Oktober 2012
Pemko Binjai Tantang Ahli Waris Sultan Langkat
BINJAI - Sengketa lahan antara Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dengan
ahli waris Sultan Langkat disikapi serius Pemko Binjai. Pihak Pemko
menantang pihak ahli waris Sultan Langkat dengan mengajukan Peninjauan
Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN)
Binjai, Selasa (16/10).
Selasa, 16 Oktober 2012
BINJAI- Setelah berjuang selama 40 tahun lebih, akhirnya keturunan
Sultan Langkat T Abdul Azis berhasil memenangkan sengketa lahan dan
rumah yang sekarang digunakan sebagai rumah dinas Wali Kota Binjai di
Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.
Mereka pun meminta wali kota Binjai keluar dari rumah dan tanah
tersebut.
Jumat, 28 September 2012
Medan. Masyarakat Kota Medan bisa membayar
pajak bumi dan bangunan (PBB) walau hingga saat ini belum menerima
surat pemberitahuan pajak tertagih (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Medan.
Masyarakat diminta tidak usah khawatir, karena pembayaran PBB dengan
SPPT yang lama itu tetap menggunakan tarif baru berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2012.
Masyarakat diminta tidak usah khawatir, karena pembayaran PBB dengan
SPPT yang lama itu tetap menggunakan tarif baru berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2012.
Senin, 04 Juni 2012
Ahli Waris Sultan Deli Batalkan Surat Grant Sultan
MEDAN | DNA-Zuriat Sulthan
Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sulthan Negeri Deli Istana Maimoon
Medan Sumatera Utara akan membatalkan keabsahan surat Grant Sultan yang
telah dikeluarkan mulai tahun 1909 s/d saat ini.
"Banyaknya grant sultan yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai kepada pihak ke-III adalah telah banyak dipalsukan,"ujar Sultan Muda Deli Drs Tengku Azan Khan Sm.HK Msc kepada wartawan di Medan, Senin (04/06/2012).
Dalam hal ini, lanjutnya, keabsahan grant sultan merupakan sepengetahuan ahli waris yang secara sah dari Sultan Deli, bukan saudara perempuan ataupun ipar melainkan keturunan laki-laki dari sultan Deli.
"Beredarnya grant sultan selama ini dilakukan oleh kerabat yang bukan keturunan ahli waris sah, sehingga dalam hal ini sebagai ahli waris Sultan Deli membatalkan seluruh grant sultan yang beredar," ujarnya.
Dia juga menambahkan bagi pihak yang telah memiliki grant sultan dapat menghubungi dirinya. "Sementara surat yang telah beralih ke pihak ketiga dalam waktu dekat juga akan digugat,"lanjutnya kembali.
Tengku Azan Khan menerangkan kasus pemalsuan dokumen atau surat-surat berkaitan kepemilikan tanah maupun penguasaan tanah bahkan ahli waris untuk menguasai tanah menjadi kerap berlangganan berperkara di pengadilan.
"Padahal jika pemerintah menghormati kepemilikan atas sultan, dimana pengadilan dapat membawa ahli waris sah tentang grant sultan seharusnya tidak seperti ini,"ujarnya.
Sehingga, lanjutnya, dengan tidak menghormati hak kepemilikan sultan tersebut membuat kasus tanah di Indonesia khususnya di Sumatera Utara sangat besar sekali.
"Untuk jumlah surat grant sultan yang beredar di masyarakat mungkin ada ribuan, namun untuk pendataan kembali bisa didaftarkan ataupun menghubungi pihak keluarga agar dapat diperbaharui kembali,"ujarnya.
Sultan Muda Deli Drs Tengku Azan Khan Sm.HK juga telah mendapatkan surat Presiden RI dalam hal ini Sekretaris Presiden sebagai laporan, dengan tebusan Gubernur Sumatera Utara tentang pengembalian tanah yang dikuasai oleh BUMN.
Dalam surat tersebut, Sekretaris Presiden Republik Indonesia menyatakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa surat yang ditujukan kepada Presiden RI dengan nomor 01/ZD/10/2004 tertanggal 27 Oktober 2004, BPN segera melakukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. (DNA|mdn|ams)
"Banyaknya grant sultan yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai kepada pihak ke-III adalah telah banyak dipalsukan,"ujar Sultan Muda Deli Drs Tengku Azan Khan Sm.HK Msc kepada wartawan di Medan, Senin (04/06/2012).
Dalam hal ini, lanjutnya, keabsahan grant sultan merupakan sepengetahuan ahli waris yang secara sah dari Sultan Deli, bukan saudara perempuan ataupun ipar melainkan keturunan laki-laki dari sultan Deli.
"Beredarnya grant sultan selama ini dilakukan oleh kerabat yang bukan keturunan ahli waris sah, sehingga dalam hal ini sebagai ahli waris Sultan Deli membatalkan seluruh grant sultan yang beredar," ujarnya.
Dia juga menambahkan bagi pihak yang telah memiliki grant sultan dapat menghubungi dirinya. "Sementara surat yang telah beralih ke pihak ketiga dalam waktu dekat juga akan digugat,"lanjutnya kembali.
Tengku Azan Khan menerangkan kasus pemalsuan dokumen atau surat-surat berkaitan kepemilikan tanah maupun penguasaan tanah bahkan ahli waris untuk menguasai tanah menjadi kerap berlangganan berperkara di pengadilan.
"Padahal jika pemerintah menghormati kepemilikan atas sultan, dimana pengadilan dapat membawa ahli waris sah tentang grant sultan seharusnya tidak seperti ini,"ujarnya.
Sehingga, lanjutnya, dengan tidak menghormati hak kepemilikan sultan tersebut membuat kasus tanah di Indonesia khususnya di Sumatera Utara sangat besar sekali.
"Untuk jumlah surat grant sultan yang beredar di masyarakat mungkin ada ribuan, namun untuk pendataan kembali bisa didaftarkan ataupun menghubungi pihak keluarga agar dapat diperbaharui kembali,"ujarnya.
Sultan Muda Deli Drs Tengku Azan Khan Sm.HK juga telah mendapatkan surat Presiden RI dalam hal ini Sekretaris Presiden sebagai laporan, dengan tebusan Gubernur Sumatera Utara tentang pengembalian tanah yang dikuasai oleh BUMN.
Dalam surat tersebut, Sekretaris Presiden Republik Indonesia menyatakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa surat yang ditujukan kepada Presiden RI dengan nomor 01/ZD/10/2004 tertanggal 27 Oktober 2004, BPN segera melakukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. (DNA|mdn|ams)
Selasa, 15 Mei 2012
Konflik Onderneming dan Rakyat Penunggu di Sumatra Timur
Konflik Onderneming dan Rakyat Penunggu di Sumatra Timur (bagian 2)
![]() |
"Tabak zaadbeddingen"
in Deli.
Artist : Kleingrothe, C.J. /
Medan
Date1905 – 1930
Source : kitlv.pictura-dp.nl
|
“Tangis ratapnja Batak Karo di Loehak Langkat Hoeloe”
Pada soeatoe hari saja lihat 4 orang laki-laki Batak melintas hendak pigi ke Bindjai; saja dengar tjakap mereka itoe satoe sama lain katanja - “Bagaimana ini hal? Apa kita raajat maoe diboenoeh oleh kepala-kepala kita jang lebih tinggi?
Tjoebalah soedara fikir, inilah mahalnja makanan. Oesahkan kepala-kepala kita hendak memberi petoendjoek pada kita boeat djalan kehidoepan, tetapi mereka penghoeloe-penghoeloe kita masing-masing membuat actie yang menekan dan bikin mati kita ampoenja kehidoepan.
Bagaimana saja tidak bilang begitoe? Tjoba soedara fikir didalam segala roepa kita ditindis betoel-betoel oleh kita ampoenja penghoeloe; sedjak moelai dari hal jang ketjil hingga sampai pada hal jang berpenting sekali; kita orang ada dikotak-katikkan oleh itoe penghoeloe-penghoeloe. Apa maoe diboenoeh oleh kepala jang tertinggi kata saja. Masakan radja tidak tahoe itoe hal (perboeatan itoe penghoeloe) jang demikian? Kalaoe ia tidak tahoe terang sekalian mereka mendengarkan rapport penghoeloe sadja dengan tidak soeka periksa apa ada yang dirapport itoe penghoeloe benar atau tidak.
Tjoba radja periksa betoel-betoel rapportnja penghoeloe-penghoeloe tentang djaboe-djaboe boeat goena berbagi ladang pertanaman padi saban tahoen, dapatlah kelak ia bertemoe dengan actie penghoeloe itu, bagaimana soenglapnja main comedie mendjoeal nama-nama beberapa lelaki jang beloem pernah kawin diseboet dalam rapportnja ada seorang jang berdjaboe (lelaki-bini) demikian djoega perempoean jang masih perawan toelen diseboet rapportnja ada berlaki, soepaja dapat djaloeran perladangan. Tapi setelah dapat adakah diberikan itoe djaloeran pada adresnja? Apa itoe boekan tipoe namanja goena dirinja?
Diantara djaloeran jang ada berhak masing-masing, itoepoen dikoeasai oleh penghoeloe poela jaitoe siapa jang ia sajang orang jang soeka mendjilat tapak kakinja, itoelah orang jang dapat memilih jang baik, sedang orang jang tidak soeka mengjilat dikasi sadja dimana tanah ombang meterban. Soeda pula habis ketaman padi, disitoe ada lagi satoe matjam actie penghoeloe itoe, jaitoe kalau maoe djoeal padi tidak boleh pada orang jang lain, melainkan kepada penghoeloe dengan harga jang soedah ditentoekan oleh penghoeloe itu sendiri. Begitoe djoega halnja didalam pertanaman djagoeng ini, itoe penghoeloe kita hampir disegenap kampoeng mendjalankan actie begitoe. Apa tidak lebih baik kita masoekkan permintaan sama Sjarikat PBK di Loehak Langkat Hoeloe?
Lanjutan dari bahagian 1
Sumber : http://karosiadi.blogspot.com/2012/05/konflik-onderneming-dan-rakyat-penunggu_15.html
Sabtu, 12 Mei 2012
875 Kasus Tanah di Sumut Belum Terselesaikan
Medan (SIB)
Padatahun 2010 kasus tanah terkait dengan
bidang agraria naik 35% menjadi 163 konflik. Dari 163 konflik tersebut
sebanyak 97 konflik atau sekitar 60% terjadi di sektor perkebunan, 30
kasus atau 22% terjadi di sektor kehutanan, 21 kasus atau sekitar 13% di
sektor infrastruktur, . kasus atau sekitar 4% di sektor tambang dan 1
kasus terjadi di wilayah tambak atau pesisir. Sebanyak 24 petani/warga
tewas di wilayah-wilayah konflik agraria, konflik yang terjadi
melibatkan lebih dan 69.975 kepala keluarga, sementara luas areal
konflik mencapai 472048,44 hektare.
Label:
ARTIKEL,
NewsJustice,
PERTANAHAN
Langganan:
Postingan (Atom)
