MK : Tukang GiGI legal

JAKARTA – Kabar menggembirakan bagi para tukang gigi datang dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kemarin, institusi pimpinan Mahfud MD itu membatalkan Pasal 73 ayat 2 dan Pasal 78 UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Intinya, praktik tukang gigi dianggap sah dan tidak bisa dihapuskan.

TRIADI WIBOWO/SUMUT POS

PERIKSA GIGI: Sejumlah anak di periksa giginya oleh dokter muda dalam rangka bulan kesehatan gigi nasional di FKG USU.

AVROS Mijn trots by : Prabudi Gunawan,ST,SH

Mijn geluk foto's

"vergadering"

Foto by Prabudi Gunawan (Standbeeld symbool hard werken voor de toekomst)

 

 

ledenvergadering onder leiding van voorzitter illustratie (foto by Prabudi Gunawan)

 

Interior penerangan modifikasi Prabudi G

chatten genieten van speciale gerechten behandelt BKS-PPS is een kroketje van TIP-TOP Restaurant

De VOORZITTER (Soedjai Kartasasmita)verhelderend visie en missie en de laatste ontwikkelingen Plantation Sector

 

 

SE Menakertrans antisipasi UMP 2013

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait antisipasi pelaksanaan upah minimum tahun 2013. Surat edaran Nomor 248/Men/PHIJSK-PJS/XII/2012 yang ditujukan kepada 33 Gubernur di seluruh Indonesia diterbitkan tanggal 17 Desember 2012.

Pemko Binjai Tantang Ahli Waris Sultan Langkat

BINJAI - Sengketa lahan antara Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dengan ahli waris Sultan Langkat disikapi serius Pemko Binjai. Pihak Pemko menantang pihak ahli waris Sultan Langkat dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Selasa (16/10).

Ahli Waris Sultan Langkat Menang Sengketa Tanah

BINJAI- Setelah berjuang selama 40 tahun lebih, akhirnya keturunan Sultan Langkat T Abdul Azis berhasil memenangkan sengketa lahan dan rumah yang sekarang digunakan sebagai rumah dinas Wali Kota Binjai di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Mereka pun meminta wali kota Binjai keluar dari rumah dan tanah tersebut.

Masyarakat Bisa Bayar PBB Pakai SPPT Lama

Medan. Masyarakat Kota Medan bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) walau hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak tertagih (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan.
Masyarakat diminta tidak usah khawatir, karena pembayaran PBB dengan
SPPT yang lama itu tetap menggunakan tarif baru berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2012.

Ahli Waris Sultan Deli Batalkan Surat Grant Sultan

MEDAN | DNA-Zuriat Sulthan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah Sulthan Negeri Deli Istana Maimoon Medan Sumatera Utara akan membatalkan keabsahan surat Grant Sultan yang telah dikeluarkan mulai tahun 1909 s/d saat ini.

"Banyaknya grant sultan yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai kepada pihak ke-III adalah telah banyak dipalsukan,"ujar Sultan Muda Deli Drs Tengku Azan Khan Sm.HK Msc kepada wartawan di Medan, Senin (04/06/2012).

Dalam hal ini, lanjutnya, keabsahan grant sultan merupakan sepengetahuan ahli waris yang secara sah dari Sultan Deli, bukan saudara perempuan ataupun ipar melainkan keturunan laki-laki dari sultan Deli.

"Beredarnya grant sultan selama ini dilakukan oleh kerabat yang bukan keturunan ahli waris sah, sehingga dalam hal ini sebagai ahli waris Sultan Deli membatalkan seluruh grant sultan yang beredar," ujarnya.

Dia juga menambahkan bagi pihak yang telah memiliki grant sultan dapat menghubungi dirinya. "Sementara surat yang telah beralih ke pihak ketiga dalam waktu dekat juga akan digugat,"lanjutnya kembali.

Tengku Azan Khan menerangkan kasus pemalsuan dokumen atau surat-surat berkaitan kepemilikan tanah maupun penguasaan tanah bahkan ahli waris untuk menguasai tanah menjadi kerap berlangganan berperkara di pengadilan.

"Padahal jika pemerintah menghormati kepemilikan atas sultan, dimana pengadilan dapat membawa ahli waris sah tentang grant sultan seharusnya tidak seperti ini,"ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, dengan tidak menghormati hak kepemilikan sultan tersebut membuat kasus tanah di Indonesia khususnya di Sumatera Utara sangat besar sekali.

"Untuk jumlah surat grant sultan yang beredar di masyarakat mungkin ada ribuan, namun untuk pendataan kembali bisa didaftarkan ataupun menghubungi pihak keluarga agar dapat diperbaharui kembali,"ujarnya.
     
Sultan Muda Deli Drs Tengku Azan Khan Sm.HK juga telah mendapatkan surat Presiden RI dalam hal ini Sekretaris Presiden sebagai laporan, dengan tebusan Gubernur Sumatera Utara tentang pengembalian tanah yang dikuasai oleh BUMN.

Dalam surat tersebut, Sekretaris Presiden Republik Indonesia menyatakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa surat yang ditujukan kepada Presiden RI dengan nomor 01/ZD/10/2004 tertanggal 27 Oktober 2004, BPN segera melakukan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. (DNA|mdn|ams)