News : Penyidik Polri Kurang Pahami UU Pers

Pemegang sertifikat Keterangan Ahli Dewan Pers, Ronny Simon, mengatakan bahwa banyak penyidik kepolisian yang masih kurang memahami Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sehingga sering menangangi kasus terkait pemberitaan dengan ketentuan pidana.
Dalam silaturahmi antara wartawan dengan jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) di Medan, Rabu,  pemegang Kartu Pers Nomor Satu (Press Card Number One) komunitas Hari Pers Nasional itu mengatakan,  hal itersebut yang membuatnya sering menjadi saksi ahli dalam persidangan terkait pemberitaan wartawan.
Hampir keseluruhan pasal yang didakwakan dalam permasalahan terkait pemberitaan pers tersebut, menurut mantan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ituleh kepolisian dikenai ketentuan pidana.

"Ketentuan UU Pers hanya sub-subnya saja," katanya.

Selama ini, kata Ronny Simon, kalangan penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, selalu menerapkan pasal pencemaran nama baik atau perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap wartawan dalam kasus pemberitaan pers.
Padahal, ia menegaskan, berdasarkan kekhususan profesi, wartawan berhak mendapatkan perlakuan sesuai asas hukum lex specialist derogat lex genaralis atau peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan yang umum.

Peraturan khusus tersebut adalah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan didalamnya juga menyangkut Kode Etik Jurnalistik, katanya.

Pihaknya mengharapkan, jajaran Polda Sumut dapat mengupayakan peningkatan pengetahuan tentang penanganan kasus yang menimpa wartawan di kalangan penyidik.
"Dewan Pers dan masyaakat pers bersedia menjadi narasumber," kata Ronny Simon.
Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, menyambut baik rencana Dewan Pers dan masyarakat pers auntuk memberikan pelatihan tentang UU Pers itu terhadap kalangan penyidik Polri, khususnya di lingkungan Polda Sumut.
Perwira Polri berbintang dua itu juga menyatakan kesepakatannya untuk lebih mengutamakan UU Pers dalam menangani kasus pemberitaan.
Namun, pihaknya juga mengharapkan, pers dapat bersikap adil dan mengutamakan keseimbangan. "Kalau memang salah, buatlah hak jawab dengan benar," katanya. (sumber : antaranews Editor: Priyambodo RH
)(T.I023/S019)

COPYRIGHT © 2011

Hatta: Moratorium Sawit Bukan Tekanan Asing

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, meminta pengusaha sawit tidak mencemaskan moratorium karena larangan sementara ekspansi perkebunan hanya untuk tempat tertentu untuk kepentingan menjaga lingkungan.
"Moratorium itu juga bukan karena tekanan asing. Itu perlu dipertegas," katanya di Medan, Kamis.
Hatta berada di Medan sejak Rabu memberi pengarahan dalam acara penutupan konferensi dan pameran Semarak 100 Tahun Kelapa Sawit Indonesia yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mulai 28 Maret dan meninjau industri hilir sawit.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 26 persen hingga 2020 dan itu akan tetap dilakukan meski tanpa bantuan asing.
Pemerintah telah menugasi masing-masing instansi untuk mewujudkan komitmen tersebut, sehingga sudah jelas siapa dan apa yang akan dikerjakan untuk mengurangi emisi karbon hingga 26 persen itu.

Lebih jauh dia menyebutkan, konsep moratorium hanya untuk hutan-hutan primer dan lahan gambut yang terbengkalai dan sama sekali tidak ada hubungan dengan hutan yang bisa dikonversi untuk infrastruktur dan khususnya lahan pangan.
Bagi infrastruktur dan lahan pangan, misalnya, tidak mungkin dikurangi karena jumlah penduduk akan terus bertambah dan Hatta memastikan pembukaan lahan baru ditempat yang tidak melanggar aturan masih diijinkan.

Ketua Umum Gapki Joefly Bahroeny menyebutkan, pengusaha sawit dewasa ini memang takut banyak bicara dan mengambil sikap karena merasa bahwa banyak masalah yang akan menghambat perkembangan usaha sawit itu termsuk di dalamnya soal moratorium.
Alasan itu, kata dia, yang membuat konferensi sawit di Medan tidak muncul banyak perdebatan ketika para pembicara/pembawa makalah menyampaikan berbagai permasalahan sawit itu.
Dia berharap, pemerintah menyadari itu dan bisa bersikap memberikan dorongan kepada pengusaha untuk mempertahankan posisi Indoensia sebagai egara penghasiil sawit terbesar..

"Tetapi dalam dialog dengan Presiden dan Menko Perekonomian, Gapki akhirnya lega karena ditegaskan pemerintah mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai leader dalam semua aspek industri kelapa sawit.Semoga itu memang kenyataannya," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah telah berjanji melakukan moratorium hutan dengan pemerintah Norwegia dimana Indonesia disebut-sebut akan mendapat bantuan sebesar satu miliar dolar AS. (ANTARA/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011

PANEN SAWIT PROP.SUMBAR MENINGKAT.

Produktivitas hasil panen komoditas kelapa sawit Sumatra Barat dalam lima tahun ke depan diperkirakan dapat meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun 2010.
"Tahun 2011 diperkirakan produktivitas hasil panen sawit Sumbar sebesar 20,52 ton/hektare," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar 2011-2015, yang dikutip di Padang, Kamis.

Ia menyebutkan, perkiraan produktivitas tersebut turun dibanding pada 2010 yang dapat dicapai 21,628 ton/hektare.
Namun untuk 2012 diperkirakan produktivitas panen sawit Sumbar bergerak naik menjadi 21,1 ton/hektare, lalu 2013 kembali akan meningkat menjadi 21,7 ton/hektare.
Dua tahun berikutnya, yakni 2014 dan 2015 diperkirakan produktivitas panen sawit Sumbar diperkirakan masih mengalami peningkatan masing-masing menjadi 22,3 ton/hektare dan 22,9 ton/hektare.
Sementara itu, produksi sawit Sumbar merupakan komoditas terbesar kedua produk utama pertanian Sumbar dengan produksi mencapai 795.450 ton.

Produksi sawit dalam lima tahun terakhir terus meningkat yakni di 2006 sebanyak 694.234 ton, 2007 naik menjadi 771.406 ton, 2008 naik lagi menjadi 794.167 ton, dan 2009 kembali meningkat menjadi 795.450 ton.

Luas kebun sawit di Sumbar mencapai 328.337 hektare, yakni di Kabupaten Agam seluas 61.690 hektare, 50 Kota (2.010 ha), Padang Pariaman (373 ha), Pasaman (2.075 ha) dan Pasaman Barat (148.972 ha).
Kemudian di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 36.541 ha, Kabupaten Sinjunjung (9.403 ha) dan Solok Selatan (34.972 ha).
Selain itu, juga terdapat potensi lahan yang luas untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sumbar, seperti di Tanah Galo, Kecamatan Sangir, Solok Selatan dengan luas 10.000 ha.
Dalam peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Sumbar lokasi termasuk dalam berada dalam kawasan hutan konservasi yang berarti dapat dibuka untuk dikembangkan.

Lokasi lain di Pulau Panjang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, dengan luas areal 3.000 Hektar dan di Sitiung Empat Blok C, Kecamatan Sungai Rumbai, Dharmasraya dengan luas areal 1.500 ha.(*)
(T.H014/A035)Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011 (sumber :

ANTARA News)

KILAS BALIK SEJARAH AVROS

AVROS
Perhimpunan Pengusaha Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatra atau Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) adalah organisasi yang didirikan oleh pengusaha perkebunan karet di Sumatera Timur pada awal abad ke-20 (tepatnya 1909). Organisasi ini didirikan karena pemodal perkebunan karet di Sumatera, seperti Horisson and Crosfield (masuk 1904) dan Goodyear Rubber Company (masuk 1909) memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pencarian dilakukan melalui agen-agen ke Jawa sebab tenaga kerja dar pulau jawa dinilai tekun,rajin dan patuh,Hingga tahun 1905 telah direkrut 20.000 orang pekerja perkebunan. AVROS dipakai dan ditugaskan untuk mengelola mengurusi keperluan-keperluan pengusaha perkebunan misal urusan logistik perkebunan,transportasi,hingga pemasok tenaga kerja.

Dalam perkembangan strategisnya, AVROS tidak saja menghimpun pengusaha karet tetapi juga pengusaha kelapa sawit. sehingga AVROS kemudian mengembangkan pusat penelitian untuk komoditi perkebunan, misalnya di Sei Putih untuk karet dan di Marihat untuk kelapa sawit. Kegiatan pemuliaan di Marihat dimulai sejak 1933 dengan mengembangkan material induk bakalan Dura Deli.

Sistem yang dijalankan AVROS hingga sekarang masih diterapkan dalam pengelolaan pusat-pusat penelitian tanaman keras di Indonesia, yaitu perkebunan bekerja sama membiayai riset di pusat-pusat penelitian.( to be continue )

V. Ris, pemimpin pertama AVROS

Indonesia Dukung Ratifikasi Pengadilan Kejahatan Internasional

Ketua Komisi I DPR RI, Theo L sambuaga, selaku Koordinator Parliamentarians for Global Action atau PGA Chapter Indonesia di Jakarta, Selasa menegaskan, pihaknya mendukung sepenuhnya pembentukan Pengadilan Kejahatan (Pidana) Internasional (International Criminal Court) berdasarkan Statuta Roma.Ia mengatakan itu, ketika membuka resmi Working Meeting bertajuk The International Criminal Court (ICC): Toward Indonesia's Accession to the Rome Statute?, di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.Dalam pertemuan kerja tersebut, sedikitnya delapan tokoh berbagai latar tampil menyampaikan pandangannya, yang terbagi dalam dua sesi.Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Abdillah Toha, tampil sebagai pembicara masing-masing Duta Besar Kanada untuk Indonesia, John Holmes, Melissa Parke (anggota Parlemen dari Australia) dan dua anggota Komisi I DPR RI, yakni Marzuki Darusman (Fraksi Partai Golkar) serta FX Soekarno (Fraksi Partai Demokrat).Mereka membicarakan topik khusus tentang The Contribution of the International Criminal Court to the Promotion of Universal Human Rights and the Prospective Role of Indonesia.Sedangkan pada sesi dua, dengan topik Acceding to the Rome Statute: Challenges for the ICC and for the State Parties yang dimoderatori Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), menampilkan Dirjen HAM Depkumham RI, Harkristuti Harkrisnowo, dan dua anggota DPR RI Djoko Susilo (Fraksi Partai Amanat Nasional) serta Soeripto (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), juga Reny Rawasita Pasariba (PSHK).Sebelum penutupan yang dilakukan Nursyahbani Katjasungkana (anggota PGA Indonesia), pertemuan itu berhasil mengangkat sejumlah pokok pikiran serta kesimpulan tentang peran Indonesia dalam memantapkan posisi ICC.Peran Aktif IndonesiaSementara itu, Theo Sambuaga kepada ANTARA, menjelaskan, Indonesia terlibat secara aktif dalam proses hadirnya ICC, dimulai dengan mengirimkan delegasi formal mengikuti Konferensi Diplomatik di Roma, Juli 1998 (saat Statuta Roma disahkan)."Pada saat bersejarah itu, Indonesia menyatakan dukungannya atas pengesahan Statuta Roma dan pembentukan Mahkamah Pidana (Kejahatan) Internasional. Dan sejak itu, Indonesia melalui berbagai institusi resmi menyatakan niatnya untuk meratifikasi Statuta Roma," katanya lagi.Theo Sambuaga menambahkan, pada tahun 1999, Indonesia menyampaikan pernyataan positif kepada Komite ke-6 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam pandangannya mengenai Statuta Roma itu. Ketika itu, menurutnya, Indonesia menyatakan, partisipasi universial harus menjadi ujung tombak ICC dan Pengadilan (itu) menjadi bentuk hasil kerjasama seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, sosial serta budaya. Dalam pernyataan yang sama, Indonesia juga menyatakan, Statuta Roma menambah arti penting pada nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB. Yakni meliputi persepakatan, imparsialitas, non-diskriminasi, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah.Selanjutnya dalam sebuah materi pertemuan kerja ICC di Jakarta, Selasa (17/2) ini, diungkapkan, pada tahun 2004, Presiden Megawati Sukarnoputri mengesahkan Rencana Aksi Nasional tentang Hak-hak Azasi Manusia (Ranham) 2004-2009.Rancangan itu menyatakan, Indonesia bermaksud meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008. Dan untuk melaksanakan rancangan tersebut, Presiden RI membentuk sebuah Komite Nasional.Pemerintah juga menyatakan, Statuta Roma sedang dipelajari dan legislasi nasional perlu dibuat demi keperluan kerjasama Mahkamah sebelum ratifikasi dilaksanakan. Sudah 108 NegaraTheo Sambuaga lebih lanjut mengatakan, pada bulan Agustus 2006, perwakilan Parlemen Indonesia berpartisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh Parlemen Asia tentang Mahkamah Pidana Internasional dan berjanji akan bekerja untuk mengupayakan ratifikasi atau aksesi.Lalu, pada tahun 2007, didirikanlah ,Parliamentarian for Global Action, (PGA) khusus Indonesia Chapters, yang menurutnya, lembaga ini sangat aktif mendukung unversalitas Mahkaman Pidana Internasional sebagai institutsi justisi permanen, berbeda dengan International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) maupun International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), karena keduanya hanya bersifat ad hoc."Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ini sendiri didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara yang berpartisipasi dalam Uniterd Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court di kota Roma, Italia," tambahnya.Statuta Roma tentang ICC itu, lanjutnya, mengatur kewenangan untuk mengadili empat kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional, yakni genosida (the crime of genocide), crimes against humanity, (kejahatan terhadap kemanusiaan), war crimes (kejahtan perang) dan ,the crime of aggression (kejahatan agresi)."Sesuai informasi terakhir, sejak ditandatangani pertama kali pada 17 Juli 1998 di Roma, maka sampai tanggal 11 April 2002 sudah ada 108 negara yang meratifikasi perjanjian Mahkamah Pidana Internasional, dan selanjutnya telah dijadikan hukum internasional pada tanggal 1 Juli 2002 oleh PBB," ungkap Theo sambuaga lagi.(*)mrprab sumber Antara.

KEDUDUKAN BERKUASA

BEZIT ( Kedudukan Berkuasa).

Post/belajar hukum yuk/mrprab

Bezit disebut juga dengan istilah Civiel Bezit yang berasal dari perkataan Zitter, artinya menduduki.
Menurut pasal 529 KUH.Perdata Bezit atau kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri,maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memilik kebendaan itu.

A. Syarat adanya Bezit.
Pasal 538 KUH.Perdata menyebutkan bahwa bezit dapat diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik benda itu dalam kekuasaannya dengan maksud memper-tahankannya untuk diri sendiri.

Dengan demikian menurut pasal diatas syarat untuk adanya bezit adalah :
1. Corpus (Perbuatan), Yaitu adanya perbuatan nyata untuk menarik benda itu dalam kekua-saannya atau perbuatan untuk menguasai benda itu.
2. Animus (kehendak), Yaitu adanya kemauan untuk me-miliki benda itu.
Orang yang memiliki bezit disebut Bezitter. Bezit yang berada ditangan pemilik benda itu sendiri maka disebut Bezitter Eigenar.
Setiap orang pada umumnya dapat memperoleh bezit dengan cara yang tersebut diatas bak orang yang belum dewasa (minderjaring) maupun perempuan yang bersuami kecuali orang gila tanpa bantuan curatornya (ps,539 KUH.Perdata).

B. Bezit dan Detensi.
Bezit dan Detensi adalah sama-sama kedudukan yang diberi hukum untuk menguasai suatu benda. Tetapi antara keduanya mempunyai perbedaan yang penting.
C. Perbedaan Bezit dengan Detensi.
1. – Bezit adalah penguasaan benda baik dengan diri sendiri, maupun melalui hubungan hukum dengan perantaraan orang lain.
2. - Detensi adalah penguasaan benda karena suatu hubungan hukum dengan seseorang.
Misalnya : - Penyewa, penjaga gudang, penjaga parkir dan sebagainya.
3. - Pada Bezit mempunyai syarat corpus dan animus.
- pada Detensi hanya ada corpus
4. - Bezitter dapat menjadi Eigenar karena kadalu-arsa.
- pada detensi dapat menjadi eigenar karena pen- yerahan.
5. – Pemilik bezit disebut Bezitter.
- pemilik detensi disebut Detentor.

D. Fungsi Bezit.
1. Fungsi Polisionil, yaitu mendapat perlindungan hukum dan hukum mengakui kenyataan itu tanpa mem-persoalkan hak milik berada pada siapa.
2. Fungsi Zaken rechtlijke, yaitu perubahan bezit menjadi hak milik adalah melalui daluarsa (verjaring).

E. Akibat Fungsi Bezit .
1. kemungkinan Bezitter menjadi Eigenar (pemilik).
2. Hak untuk memetik hasil dan menikmati benda itu.
3. Mendapat ganti rugi jika harus melepaskan bezit yang telah menjadi hak milik.

F. Cara menjadi Bezit .
Menurut pasal 530 KUH.Perdata cara menjadi bezit dibagi dalam dua kemungkunan yaitu :
1. Beritikat baik (te goeder trouw).
2. Beritikat buruk (te kwader trouw).

1. Bezit beritikad baik (te goeder trouw).
1. Apabila memperolenbezit sama dengan cara memperoleh hak milik, dan bezitter sama sekali tidak mengetahui ada atau tidaknya cacat atau kekurangan yang terkandung dalam benda itu (ps. 531 KUH.Perdata)
2. Tiap bezitter hendaklah dianggap beritikad baik dan barang siapa menuduhnya beritikad buruk harus membuktikan tuduhannya itu (ps. 533 KUH.Perdata).
3. Pasal 538 KUH.Perdata mengatakan bahwa bezitter beritikad baik mempunyai hak-hak sebagai berikut :
a. Dianggap sebagi eigenar sampai pada saat benda itu dituntut kembali dimuka hakim.
b. Dapat menjadi pemilik ( eigenar ) dnegan daluarsa.
c. Berhak menikmati benda itu sampai saat benda itu dituntut kembali di Pengadilan
d. Dapat mempertahankan haknya apabila digangu dan memulihkan kembali hak itu apabila terlepas dari padanya.

2. Bezit beritikad buruk (te kwader trouw).
- Apabila mengetahui bahwa benda itu bukan miliknya. Dan jika benda itu dituntut simuka hakm, ia dikalahkan maka dianggaplah itikad buruk itu ada mulai saat perkara itu dimajukan (ps.532 KUH.Perdata).
- Pasal 549 KUH,Perdata mengatakan bahwa bezitter beritikad buruk mempunyai hak-hak sebagai berikut
a. Dianggap sebagai eigernar sampai saat penuntutan benda itu dimuka hakim.
b. Dapat menikmati hasilnya tapi harus mengem-balikan kepada yang berhak.
c. Dapat mempertahankan haknya bila diganggu dan memulihkan kembali bila hak itu terlepas dari padanya.

3. Perbedaan Bezit beritikad baik dengan itikat buruk.
Bezit beritikat baik : - dapat menjadi eigenar dengan daluarsa.
- dapat menikmati hasil benda tersebut.
Bezi Beritikad buruk : - tidak dapat menjadi eigenar dengan daluarsa.
- Tidak dapat menikmati hasil benda itu kalau sudah dikem-balikan kepada yang berhak.

G. Cara memperoleh Bezit .
1. Occupatie (occupation artinya menduduki) yaitu memperoleh bezit dengancara menduduki benda-benda yang belum ada pemiliknya dalam hal ini bezit dan iegendoom terjadi serentak.
Pasal 585 KUH.Perdata menatakan bahwa hak milik atas benda bergerak yang bukan milik siapapun adalah pada orang yang pertama kali memilikinya.
Cara memperoleh bezit tersebut diatas terjadi tanpa bantuan orang lain, ini disebut bersifat Originair.
2. Traditio yaitu memperoleh bezit dengan jalan penyerahan dari orang lain yang duluan menjadi bezitter. Cara ini bersifat derivatief.

H. Bezit atas benda Bergerak.
Terhadap benda bergerak, bezit berlaku sebagai titel yang sempurna. Hal ini didasarkan pada pasal 1977 ayat KUH.Perdata yang mengatakan :
“ terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada sipembawa,maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagi pemiliknya”
Dengan perkataan lain pasal 1977 ayat 1 (KUH.Perdata menegaskan bahwa barang siapa memegang benda bergerak dianggap sebagi pemiliknya. ketentuan ini adalah untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Paal 1977ayat 2 KUHPerdata membuat pembatasan atas pasal 1977 ayat 1 KUH.Perdata terhadap bezitter yang beritikad buruk yaitu : “ Seseorang yang kehilangan atau kecurian suatu benda dapat menuntut kembali barang miliknya selama tiga tahun dari orang yang memegang benda itu.”

Pasal 582 KUH.Perdata mengatakan bahwa barang siapa yang menuntut kembali arangnya yang dicuri atau hilang tidak wajib memberikan ganti rugi kepada yang memegangnya, kecuali kalau yang memegang benda itu membelinya pada pasar tahunan, lelangan umum atau pada pedagang yang biasa memperdagangkan barang-barang sejenisnya itu.

I. Benda-benda yang dapat dikuasai dengan bezit.
Pada umumnya setiap benda bergerak atau benda tidak bergerak dapat dikuasai dengan bezit,kecuali :
- Benda-benda yang tidak dalam peredaran perdata (dalam perdagangan dan hak pengabdian tanah (servituut) Pasal 537 KUH.Perdata.
- Hak atas benda imateril seperti hak cipta, hak pengarang dsb.
Dengan demikian berarti bahwa bezit hanya ada atas benda berwujud bergerak atau tidak bergerak kecuali yang disebut dalam pasal 537 KUH.Perdata.

J. Hapusnya bezit.
1. Dengan meninggalnya bezitter (ps. 541 kUH.Perdata)
2. Bezitter melepaskan benda itu dengn suka rela kepada orang lain (ps. 543 KUH.Perdata)
3. Bezitter meninggalkan benda itu dan (ps. 544 KUH.Perdata)
4. Apabila orang lain menguasai benda itu da menikmatinya selama satu tahun dengan tiada ganguan dari siapapun (ps. 545 KUH.Perdata)
5. Apabila benda tidak bergerak berupa tanah atau rumah tenggelam selamanya karena banjir (ps. 545 KUH. Perdata).
6. Bezitter dikalahkan dalam perkara benda tersebut oleh hakim (ps. 548 KUH.Perdata).
7. Bezit atas benda tak bertubuh berakhir apabila orang lain menikmatinya selama satu tahun dengan tiada gangguan (ps. 547 KUH.Perdata).
8. Bezit pada hak milik harus dengan hapusnya hak milik tersebut.

-end-

Hak kebendaan

Hak kebendaan (Zakelijke recht).

post by mrprab team

Hubungan hukum antara orang yang berhak dengan bendanya menimbulkan hak kebendaan.
Hak Kebendaan ialah kekuasaan absolut yang diberi hukum kepada subjek hukum untuk menguasai langsung suatu benda dimana atau ditangan siapa benda itu berada.
A. Sifat Hak Kebendaan.
1. Hak Absolut.
2. Droit de suit, yang berarti bahwa hak kebendaanya mengikuti bendanya dimana atau ditangan siapa benda itu berada.
3. dapat dipertahankan terhadap siapa saja.
B. Hak Kebendaan (Zakelijke recht) dan Hak perorangan/ Hak Pribadi (persoonlijke recht).
Hak kebendaan dan hak pribadi adalah merupakan hak-hak yang terdapat dalam lapangan Hukum Kekayaan atau dengan perkataan lain merupakan hak atas kekayaan.Tetapi antara kedua hak tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang penting.
1. – Hak Kebendaan adalah hak mutlak/absolut.
- hak pribadi merupakan hak relatif/nisbi.
2. – Hak Kebendaan diatur dalam Buku II KUH. Perdata.
- Hak Pribadi diatur dalam Buku III KUH.- Perdata.
3. – Hak kebendaan memberi kekuasaan
- Hak Pribadi memerikan suatu penuntutan atau penagihan terhadap seorang tertentu.
4. – Hak kebendaan bersifat droit de suite arti-nya mengikuti kemana benda itu berada.
- Hak Pribadi hanya berlaku terhadap seorang tertentu saja, dengan pemindahan hak kepada orang lain maka lenyaplah hak perorangan/ hak pribadi terhadap orang pertama.
5. - Hak kebendaan yang diperoleh terlebih dahulu, tingkatnya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.
- Pada Hak Pribadi mengenai waktu terjadinya tidak mempunyai masalah karena semua tingkatnya adalah sama.
6. - Hak kebendaan mempunyai hak yang didahulukan (droit de preference).
- Hak Pribadi tidak mempunyai hak tersebut.
7. – Gugatan Hak Kebendaan disebut Gugat Kebendaan
- Gugatan Hak Pribadi disebut Gugat Perseorangan.
C. Hak - Hak Kebendaan (Zakelijke rehcten).
Hak–hak kebendaan yang ditentukan oleh Buku II KUH.perdata dapat kita lihat dalam pasal 528 KUH.Perdata yang mengatakan bahwa setiap orang dapt mempunyai hak kebendaan yang terdiri dari :
1. Bezit (kedudukan berkuasa)
2. Hak milik (eigendoom)
3. Hak waris
4. Hak Pakai Hasil (vruchtgebruik)
5. Hak Pengabdian Tanah (servituut)
6. Hak Gadai (Pand)
7. Hak Hipotik
Disamping itu diatur pula hak-hak kebendaan lain di dalam Buku II KUH Perdata yaitu :
8. Hak Opstal (numpang karang/guna bangunan)
9. Hak Erfpacht (guna usaha).
10. Hak Memakai dan Mendiami
11. Hak Bunga Tanah.
Kemudian dengan berlakunya UU.No.5 tahun 1960/UUPA sejak tanggal 24 September 1960 maka UUPA dengan tegas mencabut segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II KUH.Perdata sepanjang mengenai bumu,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali mengenai hipotik tetap berlaku.
Dengan demikiann segala ketentuan-ketenuan yang sepanjang bumi, air dan kekayaan alam tidak terkandung didalamnya masih tetap berlaku seperti :
à Ketentuan mengenai benda bergerak.
à Tentang Bezit (kedudukan berkuasa).
à Pemilikan benda bergerak
à Piutang yang diistimewakan.
à Tentang gadai/pand
à Hipotik dsb.
Disamping itu UUPA Mengatur hak-hak kebendaan atas tanah yang disebut dalam pasal 16 UUPA yaitu :
1. Hak milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak pakai
5. Hak Sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak diatas yang ditetapkan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara dan diusahkan hapus dalam waktu singkat yaitu :
- Hak gadai
- Hak usaha bagi hasil
- Hak menumpang dan
- Hak sewa tanah pertanian.
Dari berbagai-bagai bentuk hak–hak kebendaan yang tersebut diatas kita dapat menggolongkannya atas :
1. Hak Kebendaan yang sempurna, yaitu hak milik. Hak Milik menurut Undang-undang adalah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh serta merupakan hak yang turun menurun.
2. Hak Kebendaan yang terbatas , yaitu hak kebendaan lain selain hak milik seperti hak guna usaha/ erfpacht,hak guna bangunan/opstal,hak pakai, hak membuka tanah,hak sewa dsb.
3. Hak kebendaan yang memberikan jaminan,yaitu hipotik dan gadai/pand.
4. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak milik dan bezit.
to be continue....