Masalah Tanah di Sumut Dinilai Pelik dan Luar Biasa

Medan (SIB)

 Surat “Abal-Abal” Buatan Mafia Tanah Lebih Kuat dari Sertifikat

Ibaratnya, Segudang Kebenaran Dikalahkan Segenggam Kekuasaan

Pengamat pobtik dan hukum dari Jakarta DR Putra Kaban SH MH melihat, masalah pertanahan di Indonesia khususnya d Sumut merupakan masalah yang sangat pelik dan sangat luar biasa, karena sertifikat tanah yang dilahirkan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tidak lagi berharga, tapi lebih kuat surat “abal-abal” yang dibuat mafia tanah”. Sehingga mayoritas tanah dikuasai para mafia yang akhirnya menimbulkan sengketa berujung hilangnya nyawa manusia.

Penyelesaian sengketa lahan PTPN II ...

MEDAN: Penyelesaian sengketa lahan PT Perkebunan Nusantara II yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir antara BUMN itu dan masyarakat, mundur karena masih menunggu hasil inventariasi tim khusus yang dibentuk Pemprov Sumut.
Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan tim khusus yang ditunjuk untuk menginventasisasi sertifikat dan luas lahan yang menjadi hak pemerintah, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, serta masyarakat tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai target.

Kasus Lahan di Sumsel Belum Tuntas

PALEMBANG- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan selama tahun 2011, menerima sebanyak 37 pengaduan kasus sengketa lahan di provinsi tersebut.

Pengaduan kasus sengketa lahan yang disampaikan ke dewan selama tahun 2011 sebanyak 37 pengaduan, kata Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Slamet Somosentono di Palembang, Rabu 4 Januari 2012.

SBY Kembali Terbitkan Inpres Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Pemerintah menyatakan pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas pada 2012. Sebagai bentuk keseriusan, Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang akan dijalankan 2012 mendatang.

"Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 isinya substansif, bukan basa-basi," ujar Wapres Boediono di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (30-12)

Gubernur Aceh Diminta Tertibkan Lahan Perkebunan ...

BANDA ACEH - Puluhan warga Aceh Barat mendesak Gubernur Aceh menertibkan lahan perkebunan yang diterlantarkan oleh perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU).

Dalam aksi runjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu 28 Desember 2011, puluhan warga tersebut mengecam PT Sari Inti Rakyat (SIR), pemegang HGU perkebunan karet di Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

LPSK akan Didirikan di Daerah

PADANG- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan membuka perwakilan di daerah untuk mengakomodasi perlindungan terhadap saksi dan korban mengingat selama ini masyarakat pemohon lebih banyak berada di luar Jakarta.

Kehadiran LPSK di daerah dibutuhkan terutama di wilayah yang telah memiliki pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) agar semakin banyak saksi yang dilindungi sehingga tindak pidana korupsi yang dapat diungkap semakin banyak, kata Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani di Padang, Rabu 14 Desember 2011.