Notaris Protes Bayar BPHTB Lewat Satu Bank

Medan Para notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang tergabung dalam Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) memprotes dan menyampaikan keluh-kesahnya soal kewajiban yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan terkait pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hanya ke satu cabang dari Bank Sumut.

Presiden teken PP soal ketentuan pajak

PP Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 29 Desember 2011 lalu telah menandatangani  Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewaijan Perpajakan.

PP yang terdiri atas 66 pasal itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan. PP ini juga merupakan pengganti dari PP Nom 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.