MK Hapuskan Jangka Waktu Menuntut Upah

MK kabulkan permohonan uji materi yang diajukan mantan pekerja outsourcing. Foto: SGP

 

Kabar baik bagi para buruh. MK akhirnya membatalkan ketentuan daluwarsa dua tahun atas pembayaran upah seperti diatur Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan Martin Boiliu Dkk. Ini artinya buruh bisa kapanpun mengajukan tuntutan pembayaran upah dan hak lainnya yang timbul dari hubungan kerja.

“Mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tutur Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan putusannya di Gedung MK, Kamis (19/9).

PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

PENGUMUMAN

UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

Waktu Ujian: Sabtu, 23 Maret 2013

Mulai Pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA sd. Selesai

Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari  2013

Mulai Pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat

Cara Jadi Advokat di Singapura

Anda yang berprofesi sebagai advokat bisa mulai berpikir go international dengan berpraktik di Singapura. Negara pulau ini memiliki persyaratan yang relatif mudah untuk advokat asing. “(Negara) kami punya cara yang cukup fleksibel bagi lawyer asing berpraktik di Singapura,” terang Kala Anandarajah, partner pada kantor hukum RajahTann, yang berpraktik di Singapura.

Penyelenggara PKPA Seluruh Indonesia

Daftar Penyelenggara PKPA Seluruh Indonesia-Diperbarui 14 Februari 2013

Informasi daftar penyelenggara PKPA di bawah ini dapat dimutakhirkan sewaktu-waktu sesuai proposal penyelenggaraan PKPA yang disetujui PERADI. Calon peserta PKPA diimbau untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai izin penyelenggaraan PKPA yang diperoleh mitra pelaksana PKPA dari PERADI melalui situs www.peradi.or.id  or :  http://www.peradi.or.id/admin/download.php?docid=372987f4c32029d2f78b7a2a21397958

PERADI Rumuskan Aturan Advokat Bebas Narkoba

" Rumusan aturan menjadi materi yang akan dibawa ke rapat pleno Dewan Pimpinan Nasional PERADI".

Fenomena pengacara terlibat kasus narkotika membuat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) lebih giat mencanangkan pemberantasan narkotika. Dalam kasus Hakim Puji Wijayanto misalnya, seorang pengacara berinisial SP kedapatan bersama-sama mengkonsumsi narkotika di sebuah tempat karaoke, kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

93 Pensiunan Perkebunan Gugat......

Medan. Sebanyak 93 orang pensiunan kebun PTPN2/PTPN9 melakukan gugatan perbuatan melawan  hukum (onrecht matigedaad) terhadap PT CLP berkedudukan di Jakarta Pusat (tergugat I), JST berkedudukan di Jakarta Selatan (tergugat II), Notaris SAI SH berkedudukan di Medan (tergugat III), dan PT IJP berkedudukan di Medan (tergugat IV). Gugatan tersebut tertuang  sesuai No daftar Reg : 08/PDT.G/2013/PN-LP yang diterima tanggal 23-01-2013. Para penggugat merasa dibodohi oleh tergugat I dan tergugat II, dimana tanpa sepengetahuan para penggugat, telah membuat perkara diatas tanah milik para penggugat sehingga tanah para penggugat menjadi objek sita janin (conservatoir beslaq) dan akan dieksekusi.

Sultan Deli : Diatas Tanah Konsesi Tidak Ada Grant Sultan

MEDAN | DNA - Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj melalui suratnya nomor :111.30/IM-SD/I/1997 dan telah didaftar di notaries H.hasnil Basri Nasution, SH tanggal 10 Juni 1997 menegaskan dan menyatakan bahwa Diatas  tanah konsesi (selama konsesi masih berjalan ) tidak dapat diterbitkan hak dalam bentuk apapun.

Terkecuali tanah yang disebutkan tidak termasuk dalam areal konsesi sesuai akte kontrak ( Konsesi Deli). Saat ini ada pihak yang mengaku memiliki sebagian lahan tersebut dan lahan bekas konsesi lainnya, dalam bentuk grant sultan yang pada kenyataannya banyak dipalsukan.

Hal itu dibenarkan Ketua DPP LSM Forum Peduli Pertanahan Indonesia (FORLITAN) melalui Asep Kartika Hadibrata selaku Sekjen Forlitan dan Jumangin selaku Ketua 1 bekerjasama dengan DPP.Lembaga Bantuan Hukum Satgas Reformasi Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat serta Lembaga Reclasering Indonesia melalui DNAberita, Rabu (17/10/2012).

Diterangkannya, peryataan sultan deli tersebut didukung dengan Judical Statement atas tanah bekas konsesi oleh Prof.DR.A.P.Perlindungan, SH selaku konsultan hokum agrarian/notariat tanggal 22 September 1997 yang didaftarkan di kantor notaries Sutrisno, SH dengan nomor : 975/Not/L/IX/1997, dan didalam statementnya ditegaskan, 1. Bahwa terhadap adanya grant sultan atas tanah konsesi ada sesuatu yang tak mungkin terjadi karena tak ada contoh diatas tanah consesi masih ada grant sultan sebagai milik pribadi seseorang.

2. maka tepatlah pihak-pihak yang telah membuat grant sultan yang palsu tersebut dihukum oleh pengadilan negeri .
Setelah membaca seluruh berkas yang ada (berkas consesi deli) maka Profesor DR.A.P.Parlindungan SH memberikan satu laporan hukum bahwa tanah bekas consesi tersebut adalah tetap milik dari Sultan Deli. Jadi engan persetujuan dari Sultan Deli, maka atas tanah-tanah bekas consesi tersebut dapat diteruskan permohonan haknya kepada instansi badan pertanahan nasional .
Statement Prof.DR.A.P.Parlindungan tersebut didukung oleh peryataan Menteri Negara Agraria/kepala Badan pertanahan nasional Ir. Soni Harsono yang menegaskan bahwa “Apabila tanah yang diperlukan tanah ulayat ataupun tanah adat perolehan haknya melalui proses PELEPASAN HAK ULAYAT dari penguasa masyarakat adat, ditindak lanjuti dengan pemberian hak atas tanah oleh Pemerintah .

Pemberian perlindungan hokum kepada masyarakat pemilik, termasuk pemilik tanah adat dan ulayat yaitu dengan pemberian ganti rugi atau pemberian Recognisi . Tanah ulayat dan tanah adat atas tanah tetap dihormati, terutama dalam proses pembebasan tanah, tentu saja dengan pembuktian menurut adat yang berlaku misalnya melalui kesaksian para ketua adat. Yang dituangkan dalam pasal 3 UU Pokok Agraria, hak ulayat diakui oleh UU Pokok Agraria.

Bagi perusahaan, baik BUMN atau BUMD, maupun perusahan swasta dapat mempunyai tanah dengan Hak Guna bangunan (HGB), Hak Pakai atau dalam tanahnya digunakan untuk usaha perkebunan dan sejenisnya dapat dimiliki dengan Hak Guna Usaha (HGU), apabila memerlukan tanah yang status hak milik dapat diperoleh melalui proses pelepasan hak , sedangkan untuk hak-hak yang lain perolehannya dapat dilakukan melalui jual beli.

Apabila tanah yang diperlukan statusnya tanah hak, perolehan haknya tergantung pada ada tidaknya kesediaan pemiliknya untuk menyerahkan kepada pihak yang memerlukan.Menyingkapi peryataan Sultan Deli tersebut, saat ini kami dari DPP LSM Forum Peduli Pertanahan Indonesia (FORLITAN) bekerjasama dengan DPP.Lembaga Bantuan Hukum Satgas Reformasi Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat serta Lembaga Reclasering Indonesia telah menemukan beberapa Grant Sultan yang diduga palsu telah beredar di kalangan masyarakat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku dari keluarga Sultan Deli antara lain adanya Grant Sultan diatas tanah bekas konsesi Mabar, yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh PT Kawasan Industri Medan (KIM) dan juga Perum Perumnas serta perusahan swasta lainnya.
   
Kami juga menemukan adanya grant sultan yang diduga palsu diatas tanah bekas konsesi Seruwai /Tjong Afi, serta di kawasan tanah Belawan dan Polonia Medan.Kami siap mengamankan tanah kesultanan deli sesuai dengan kuasa yang kami terima dari salah satu pemegang amanah Sultan deli Azmy Perkasa Alam Alhaj dan akan melaporkan pihak-pihak yang diduga turut serta memalsukan grant sultan,”tegas Jumangin dan Asep Kartika Adibrata selaku pengurus DPP Forlitan di Jakarta.(Gus/Mdn).  DNA

Mahfud MD: Keadilan di Indonesia sedang mati suri

Reporter : Parwito

Senin, 28 Januari 2013 04:27:00 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan, keadilan di Indonesia sedang mati suri. Sebab keadilan hingga saat ini tak dapat ditegakkan secara tegas dan merata.

"Siapa yang mempunyai uang bisa membeli hukum. Tugas besar bangsa Indonesia yang harus disumbangkan terus oleh warga NU adalah menegakkan hukum dan keadilan," kata Mahfud MD saat orasi kebangsaan dalam peringatan hari lahir ke-87 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan drh Soepardi, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/1).

Mahfud menegaskan saat ini Indonesia sudah merdeka. Karenanya, secara teori bangsa lain tak akan bisa menjajah dan menyerang Indonesia sebagai bangsa berdaulat.

"Kalau dulu tahun 1945 hingga 1950-an kita takut diserang oleh bangsa lain sehingga pada waktu itu membangun alat pertahanan dan personel pertahanan yang kuat. Dalam era global ini tidak ada suatu negara yang berencana menyerang negara lain karena serangan terhadap suatu negara dikontrol oleh Persatuan Bangsa-Bangsa," tegasnya.

Menurutnya, salah satu cara untuk kemerdekaan Indonesia adalah dengan menegakkan hukum dan keadilan di Tanah Air. Sebab, jika hukum dan keadilan di suatu negara tak dapat ditegakkan maka negara tersebut akan hancur.

"Seperti sabda Rasulullah Nabi Muhammad Salallahualaihi Wassalam, hancurnya bangsa-bangsa dahulu karena ada bangsawan, orang punya uang, punya kedudukan politik melakukan kesalahan mereka tidak dihukum. Tetapi kalau ada orang lemah melakukan kesalahan mereka langsung dihukum," tuturnya.

Mahfud menegaskan, warga NU dan masyarakat Indonesia pada umumnya harus memberikan perhatian lebih kepada penegakkan hukum di negeri ini.

"Bagaimana orang korupsi ratusan miliar rupiah hanya dihukum 4,5 tahun, sedangkan orang mencuri ayam dihukum tujuh tahun. Ini tugas kita untuk menjaga kelestarian NKRI," jelasnya.

Mantan Menteri Pertahanan di pemerintahan Gus Dur ini juga mengatakan, Indonesia saat ini tengah diserang ketidakadilan.

"Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, eksistensi suatu negara dan bangsa kalau diperintah dengan adil meskipun pemerintahnya itu orang kafir. Sebaliknya akan hancur dan musnah suatu negara dan bangsa itu kalau diperintah orang zalim dan tidak adil meskipun pemimpin pemerintahannya adalah orang Islam. Jadi keadilan itu tidak menganut agama tertentu, keadilan itu menganut semua agama karena setiap agama mengajarkan tegaknya keadilan," tuturnya.

[dan]/M.c

Mahfud MD: Negara Indonesia Dirancang Berdasarkan Pancasila

JAKARTA, Berita HUKUM - Negara Indonesia dirancang bukan berdasarkan negara Islam, melainkan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. "Kalau soal agama itu dalam wilayah forum internum. Di mana agama itu adalah urusan masing-masing manusia," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD dalam acara yang bertajuk "Islam dan Masa Depan Kepemimpinan Bangsa" bertempat di Ballroom Hotel Grand Legi Mataram, Minggu (27/1).

PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

PENGUMUMAN

UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

Waktu Ujian: Sabtu, 23 Maret 2013

Mulai Pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA sd. Selesai

Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari  2013

Mulai Pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat

PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

PENGUMUMAN

UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

Waktu Ujian: Sabtu, 23 Maret 2013

Mulai Pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA sd. Selesai

Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari  2013

Mulai Pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat

PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

PENGUMUMAN

UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

Waktu Ujian: Sabtu, 23 Maret 2013

Mulai Pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA sd. Selesai

Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari  2013

Mulai Pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat

PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

PENGUMUMAN

UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

Waktu Ujian: Sabtu, 23 Maret 2013

Mulai Pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA sd. Selesai

Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari  2013

Mulai Pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat

PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

PENGUMUMAN

UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

Waktu Ujian: Sabtu, 23 Maret 2013

Mulai Pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA sd. Selesai

Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari  2013

Mulai Pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat

PENGUMUMAN UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

PENGUMUMAN

UJIAN PROFESI ADVOKAT TAHUN 2013

Waktu Ujian: Sabtu, 23 Maret 2013

Mulai Pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA sd. Selesai

Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari  2013

Mulai Pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat

MATERI UJIAN:

1.       Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat;

2.       Kode Etik Advokat;

3.       Hukum Acara Perdata;                

4.       Hukum Acara Pidana;

5.       Hukum Acara Perdata Agama;

6.       Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;

7.       Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; dan

8.       Ujian Essai: Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu). (pilih salah satu).

BIAYA UJIAN:

1.       Pendaftar Baru dan Mengulang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), tidak termasuk biaya administrasi Bank;

2.       Biaya Ujian disetorkan langsung melalui Rekening: Thomas E. Tampubolon & Julius Rizaldi, dengan Nomor Rekening Bank : 335 30 19488 pada Bank BCA KCU Mangga Dua Raya - Jakarta;

3.       Mencatumkan nama jelas pendaftar ujian dan kota tempat mendaftar ujian di dalam kolom Berita/Keterangan pada Bukti Setoran (PERADI tidak dapat menerima pembayaran melalui ATM dan atau E-Banking).

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN UJIAN:

Pendaftar Baru dan Mengulang

1.      Warga Negara Indonesia (WNI):

2.      Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:

a.     Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

b.    Asli Bukti Setoran Bank Biaya Ujian Profesi Advokat Tahun 2013 (U.P.A. 2013);

c.     Pas Photo berwarna 3 X 4 = 4 lembar;

d.    Fotokopi Ijasah (S.1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang terdaftar di Kementrian Pendidikan Nasional R.I. dan telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;

e.     Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dikeluarkan PERADI dengan menunjukkan aslinya.

 Pendaftar Mengulang:

1.       Memenuhi syarat-syarat No. 2a sd. 2c diatas dan,

2.       Tanda Terima Berkas Pendaftaran U.P.A. 2005, U.P.A. 2006, U.P.A. 2007, U.P.A. 2008, U.P.A. 2009, U.P.A. 2010 atau U.P.A. 2011.

 Pendaftaran Ujian: Senin sd. Jum’at, 28 Januari – 1 Februari 2013; Mulai pukul 09.00 – 17.00 waktu setempat, di Kota – Kota sebagai berikut:

NO.	KOTA	TEMPAT PENDAFTARAN
1	MEDAN	Ruang VIP Kim Chu Restaurant, Hotel Soechi Medan, Jl. Cirebon No. 76 A, Medan 20212
2	PADANG	ITI of Padang, Jl. Rohana Kudus No. 67, Padang 25117
3	JAMBI	Mayang Club Jambi, Perumahan Puri Mayang, Mayang Mangurai - Jambi
4	PEKANBARU	Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Jl. Yos Sudarso 12 A, Pekanbaru
5	PALEMBANG	Wisma Sriwijaya Palembang, Jl. Srijaya Negara No. 72, Palembang
6	BANDARLAMPUNG	Gd. Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung 35142
7	DKI JAKARTA	Ruang Sonokeling I, Gd. Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta
8	BANDUNG	Hotel Corsica Bandung, Jl. Supratman No. 43 A, Bandung 40114
9	SEMARANG	Hotel Grasia Semarang, Jl. Letjend. S. Parman No. 29, Semarang 50231
10	YOGYAKARTA	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jl. Taman Siswa No. 158, Yogyakarta
11	SURABAYA	Ruang Class Room World Trade Centre (WTC) Surabaya, Jl. Pemuda 27-31, Surabaya 60271
12	DENPASAR (WITA)	Ruang Lobby Selatan, Hotel Nikki Denpasar,  Jl. Gatot Subroto IV No. 18, Denpasar - Bali
13	MAKASSAR (WITA)	Ruang Amaris III, Hotel Amaris Panakkukang,  Jl. Bougenville No. 3, Masale, Panakkukang Mas, Makassar
14	PONTIANAK	Ruang MSI Universitas Tanjung Pura, Jl. Imam Bonjol No. 1, Pontianak
15	SAMARINDA	Ruangan 5 Laboratorium Bahasa Universitas Mulawarman (UNMUL), Jl. P. Flores No. 1, Samarinda 75112
16	BANJARMASIN	EDOTEL Banjarmasin, Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 7, Kayu Tinggi - Banjarmasin

Formulir Pendaftaran Ujian dapat diminta pada saat pendaftaran atau download dari website: www.peradi.or.id atau www.hukumonline.com  mulai tanggal 07 Januari 2013.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Nasional PERADI, Gd. Grand Slipi Tower Lt. 11, Jl. S. Parman Kav. 22 - 24, Jakarta Barat 11480, Telp.: (62 21) 2594 5192 - 96, Fax.: (62 21) 2594 5173;

 CATATAN:

1.       Kelulusan Peserta Ujian, murni atas dasar penilaian jawaban Peserta Ujian dan Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) tidak bertanggung-jawab atas tindakan oknum yang menjanjikan kelulusan.

2.       Keputusan PERADI tentang hasil ujian bersifat FINAL dan akan diumumkan di website tersebut di atas.

Jakarta, 22 Desember 2012
DPN PERADI
Ttd.		Ttd.
Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.		Hasanuddin Nasution, S.H.
Ketua Umum		Sekretaris Jenderal

sumber : www.peradi.co.id